Masamba, batarapos.com – Sehubungan rencana Pemerintah Daerah Luwu Utara akan memberlakukan Kontrak Payung terhadap pengadaan (Alat Tulis Kantor (ATK), maka oleh kelompok Asosiasi Pengusaha ATK dan Foto Copy Luwu Utara, menyampaikan Aspirasinya ke DPRD Luwu Utara. Kamis (30/1/2020).
Menanggapi adanya Aspirasi tersebut, Komisi II DPRD Lutra mengundang kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Pengurus Asosiasi Pengusaha ATK dan Foto Copy Luwu Utara untuk dilakukan Rapat Dengar Pendapat pada Kamis, (30/1/2020), di Ruang rapat Komisi II Kantor DPRD Luwu Utara, Jl. Simpurusiang Masamba.
Diketahui bahwa Kontrak Payung adalah perjanjian dengan satu atau sejumlah penyedia untuk melakukan pengadaan barang/jasa dengan menetapkan harga satuan.
Adapun aspirasi yang disampaikan oleh Asosiasi Pengusaha ATK dan Foto copy, bahwa meminta Pemda Luwu Utara untuk tidak melakukan Tender Payung terhadap pengadaan ATK dan mengkaji ulang rencana tersebut, karena akan mematikan usaha mereka yang telah memperkerjakan beberapa orang sebagai karyawan.
“Kami minta kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini ULP untuk tidak melakukan tender payung terhadap pengadaan ATK, karena jelas akan mematikan usaha kecil kami, yang telah mempekerjakan beberapa orang sebagai karyawan,” kata Saifuddin, S. Pd.I.
Diungkapkan oleh Amri, Kepala ULP bahwa rencana dibelakukannya Tender Payung terhadap pengadaan ATK, itu sesuai saran dan masukan dari KPK dalam rangka menghindari tindakan Korupsi.
“Jadi ini adalah saran dan masukan dari KPK, bahwa untuk pengadaan ATK disetiap dinas, rawan terjadinya tindakan korupsi, sehingga disarankan untuk melakukan Tender Payung untuk pengadaan ATK,” ungkapnya. (Drs).
