Luwu Timur, batarapos.com – Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Dinas Pendidikan Luwu Timur Amiruddin tegas menolak saat hendak dikinformasi soal nota pesanan buku yang anggarannya 8 Miliar lebih melalui dana BOS tahun 2021.
Amiruddin hendak ditemui diruang kerjanya menolak konfirmasi, berdalih jika dirinya dipanggil oleh Ketua DPRD Luwu Timur, sementara yang dipanggil bukan dirinya melainkan pegawai lain (Agus) di ruang Dikdas, itu terdengar oleh wartawan saat salah satu pegawai mencari Agus.
“Mana pak Agus, dipanggil pak Ketua DPRD,” Ujar salah satu pegawai Dinas Pendidikan sembari memegang handphone.
Kepada wartawan, Amiruddin menolak keras dikonfirmasi, wartawan diarahkan ke ruang Kepala Dinas Pendidikan dengan alasan dirinya tidak berwenang dikonfirmasi.
” Ke Pak Kadis ki saja, dia pimpinan disini, saya tidak bisa menjawab, ke Pak Kadis miki saja, dia pimpinan saya,” Katanya.
Saat ditanya soal informasi nota pesanan buku yang diduga dibuat oleh pihak Dikdas secara kolektif selanjutnya diserahkan ke kepala sekolah untuk bertandatangan, jawaban Amiruddin tidak nyambung dengan pertanyaan.
Ia berdalih bahwa pengadaan buku tersebut sudah ditangani oleh Polres Luwu Timur, sehingga dia hanya mau menjawab pertanyaan dari penyidik saja.
” Kami tidak pernah keluarkan surat-surat, tentu kalau ada pasti ada kop surat dari kami, ini juga sudah ditangani Polres kesana miki saja, atau ke Pak Kadis mi saja,” Dalihnya sembari berjalan meninggalkan kantor Dinas.
Sementara Kepala Dinas Pendidikan Drs. Labesse yang disambangi batarapos.com diruang kerjanya juga menampik soal nota pesanan buku tersebut.
Menurutnya, soal pengadaan buku yang anggarannya melalui dana BOS miliaran itu bukan kewenangan Dinas melainkan keweangan sekolah masing-masing.
” Saya tidak tahu menahu soal nota pesanan buku yang disebutkan, karena ini pengadaan buku bukan kewenangan Dinas, kewenangan sekolah sepenuhnya, jadi saya tidak tahu mau jawab apa karena saya memang tidak tahu soal nota pesanan,” Jawab Kadisdik Luwu Timur.
Terpisah, Kasat Reskrim Polres Luwu Timur AKP. Muh. Warpa yang juga ditemui diruang kerjanya pasca apel gelar pasukan Ops Keselamatan 2022 menjelaskan bahwa pihaknya sudah melalukan penyelidikan soal pengadaan buku oleh CV. Lontara Pusaka.
Ia mengakui bahwa terkait pengadaan buku, pihaknya pernah menerima laporan dari salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
” Iya sementara kita lidik, hanya saja kanit tipikor lagi sakit, jadi untuk pelapornya ada dari LSM tapi saya lupa nama LSM nya, nanti kalau pak Kanit sudah sehat,” Jelasnya.
Kabar pembuatan nota pesanan buku yang diduga dibuat oleh pihak Dikdas secara kolektif untuk ratusan sekolah SD dan SMP di Luwu Timur itu diungkapkan langsung oleh kepala Sekolah di Luwu Timur yang meminta identitasnya tidak disebutkan.
Para kepala sekolah hanya menerima nota pesanan buku dari pihak Dikdas termasuk daftar harga dan jumlah harga dalam nota sudah diisi oleh pihal Dikdas, kepala Sekolah hanya bertandatangan.
” Itu nota pesanan bukan kami yang bikin, tapi dibuat di Dikdas, kami hanya disuruh tandatangan, jumlah satuan harga buku dan jumlah total pesanan juga sudah diisi memang, jadi kami mau berbuat apa lagi, makanya kami belum bayar lunas itu buku karena masih banyak yang mau kita anggarkan melalui Dana BOS,” Ungkap Kepala Sekolah.
Pengadaan buku miliaran rupiah yang disoal tersebut, diduga kualitasnya buruk, tinta gambar dan tulisan buku luntur saat diraba dan melekat ditangan, kertasnya pun tipis, sementara anggarannya sangat fantastis, diprediksi sebanyak 8 miliar lebih, itu beradasarkan estimasi jumlah sekolah SD dan SMP di Luwu Timur.
Tim batarapos.com
