Luwu Timur, batarapos.com – Melalui juru bicara Farksi Gerindra, I Wayan Suparta akui APBD 2022 sangat aspiratif, ia pun setuju Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2022 ditetapkan menjadi Perda.
Hal tersebut dikatakan I Wayan Suparta saat rapat Paripurna, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Luwu Timur, Kamis (13/7.2023).
Menurunya, Fraksi Gerindra memandang APBD tahun 2022, dapat terwujud sebagai dinamika dan pergerakan lingkungan dan aspirasi prioritas masyarakat yang diperoleh melalui berbagai masukan, baik melalui proses musrembang, Reses DPRD kabupaten Luwu Timur .
Yang tak kalah penting pemerintah daerah mampu membaca kondisi riil yang menjadi kebutuhan pokok dan prioritas masyarakat. Dengan tetap memegang prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu prinsip Partisipasi, dan transparansi.
Dalam kesempatan itu, juru bicara fraksi Gerindra memberikan sejumlah point saran dan masukan kepada pemerintah Luwu Timur diantaranya.
Fraksi Gerindra meminta kepada Dinas Terkait untuk lebih meningkatkan pengelolaan aset daerah yang professional dan modern sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah kabupaten Lutim, khususnya dalam hal pengelolaan aset daerah sehingga dapat meningkatkan PAD
Secara khusus Fraksi Gerindra kembali mengungkap terkait Penggunaan Dana BKK yang sudah digelontorkan di Desa sebanyak 124 milyar di tahun 2022, yang pertama kalinya sebagai program unggulan Bupati, Karena itu Fraksi Gerindra memandang dana ini benar-benar perlu menjadi ikon tersendiri bagi Luwu Timur, namun beberapa permasalahan yang muncul dari penggunaan Dana BKK mengindikasikan bahwa di tahun 2023 ini masih perlu perbaikan sistem, perbaikan regulasi dan perbaikan tata kelola dilapangan.
Pendapatan daerah harus terukur supaya badan anggaran bisa menyamakan pendapatan dan belanja daerah agar tidak terjadi defisit yang besar dan pemerintah harus mampu mencermati mana yang harus diutamakan dalam pembangunan infrastruktur
Terkait disektor Pendidikan perlu di perhatikan, khusus pembinaan kesiswaan, Proses pengalihan kewenangan pendidikan menengah, pengembangan potensi SDM, kemudian Isu kemiskinan hingga saat ini masih tetap menjadi isu yang belum teratasi hingga tuntas, dan begitupun Isu Pengangguran di Luwu timur hingga saat ini juga perlu mendapat perhatian mengingat pengangguran berkaitan dengan kemiskinan.
Terkait SILPA yang terjadi kami Fraksi Gerindra meminta kepada pemeritah daerah lebih profesional, efesien, dan efektif dalam melakukan pengeluaran anggaran, serta mengikuti tahapan-tahapan prosedur sesuai dengan keentuan yang berlak
Kami dari Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Luwu Timur memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang telah berhasil memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-11 kalinya, ini merupakan prestasi yang membanggakan, dan semoga dapat dipertahankan pada tahun-tahun yang akan datang.
Tim batarapos.com
