Liputan : Tim batarapos.com
Jakarta, batarapos.com – Komisi 1 DPRD Luwu Timur bersama BKPSDM Luwu Timur dan Dinas Kesehatan mengunjungi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta, Jumat (10/11/2023).
Kunjungan Anggota DPRD Luwu Timur dan BKPSDM tersebut sebagai tindaklanjut kunjungan ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan soal nasib tenaga pegawai non ASN atau honorer.
“ Kita berkunjung ke KemenPANRB bersama BKPSDM dan Dinkes untuk memperjuangkan dan memperjelas status atau keberadaan Pegawai non ASN baik yang terdata di Data Base maupun yang belum,” Kata H.M Sarkawi A. Hamid.
Saat ini menurut Sarkawi, ada sekitar 3.000 lebih tenaga Non ASN yang terdata dan belum terdata di Data Base di Luwu Timur termasuk guru dan tenaga kependidikan lainnya.
Setelah mendengar penjelasan dari pihak kementerian, Sarkawi menjelaskan bahwa keberadaan Tenaga Non ASN sebagaimana yang tertuang dalam UU No.20 tahun 2023 tentang ASN bahwa secara menyeluruh tetap dapat dianggarkan pada APBD tahun 2024.
Dan pengangkatan sebagai Tenaga ASN PPPK akan dilakukan secara bertahap hingga Desember 2024 sesuai formasi dan kebutuhan yang diusulkan oleh pemerintah Daerah melalui Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
“ Kita doakan agar saudara-saudari kita yang telah mengabdi selama ini dapat dimudahkan dan dilancarkan untuk diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara di Luwu Timur,” Ucap Sarkawi.
