Liputan : Tim batarapos.com/Dedi
Luwu Utara, batarapos.com – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Luwu Utara, Akram Risa, melontarkan usulan menarik dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Roadmap Kakao Lestari yang digelar Bapperida bersama ICRAF, Rainforest Alliance, dan Mars, melalui program SFITAL, Sustainable Farming System in Asian Tropical Landscapes.
Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, berarti Sistem Pertanian Berkelanjutan di Lansekap Tropis Asia, dan salah satu daerah yang mendapatkan program ini adalah Luwu Utara.
SFITAL ini adalah sebuah kegiatan riset-aksi yang berlangsung sejak 2020 hingga 2025, program ini didanai International Fund for Agriculture Development (IFAD).
Dalam FGD Roadmap Kakao Lestari ini, Kepala Dinas PMD, Akram Risa, saat menyampaikan pemaparan materinya yang berjudul “Skema TAKE di Kabupaten Luwu Utara dan Tantangan Penerapannya”, mengatakan perlunya proyek percontohan atau pilot project bagi desa-desa yang telah dipilih untuk menerapkan skema TAKE di Luwu Utara pada TA 2024.
Diketahui, ada 30 desa di kabupaten Luwu Utara yang dipilih untuk menerapkan skema Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE) pada tahun 2024 ini, dengan mereformulasi pengalokasian ADD dan Alokasi Kinerja Desa (AKD) dengan indikator indeks desa membangun (IDM), indeks ketahanan lingkungan (IKL) serta SDG’s Desa senilai Rp.1.623.862.000.
Akram mengatakan, 30 desa yang mendapatkan TAKE bisa ditunjuk beberapa desa sebagai pilot project penerapan TAKE, utamanya desa-desa yang masih dinilai kurang dari sisi IDM, IKL dan SDG’s.
“ Caranya nanti bagaimana desa ini, utamanya yang dapat TAKE, bisa ditunjuk dengan melihat indikator penentuannya, saya kira ini bisa didiskusikan lebih jauh,” usul Akram, Sabtu (2/3/2024).
Dikatakannya, desa yang dipilih sebagai pilot project nantinya disiapkan bibit kakao secara gratis, kemudian dibagikan kepada masyarakat.
Penerapan skema TAKE ini, 75 persen harus berdasarkan perencanaan yang oke, sisanya, 25 persen berdasarkan yang memang membutuhkan program TAKE ini, yakni desa-desa yang masih lemah dari sisi IDM, IKL, dan SDG’s-nya.
“ Nah, kenapa tidak diberikan saja atau dijadikan pilot project, menyiapkan bibit untuk diberikan kepada masyarakat secara cuma-cuma alias gratis, kenapa hanya kesehatan saja yang selalu ada gratisnya, marilah kita juga ini di kakao, gratiskan bibit kakao, sehingga masyarakat bisa cepat diberikan, tetapi sekali lagi, asalkan ini tidak melanggar regulasi,” usul Akram.
Dia berharap formulasi yang ditawarkan dapat diterjemahkan dengan baik, sehingga Roadmap Kakao Lestari dan Berkelanjutan di Luwu Utara dapat terwujud.
“ Sukses ki semua, sukses bersama, melangkah bersama, untuk ke depan bagaimana Luwu Utara ini bangkit dan menjadi kabupaten penghasil kakao terbesar di Indonesia,” pungkasnya.
