Liputan : Rudini
Morowali Utara, batarapos.com – Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali Utara Musda Guntur menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Menteri Dalam Negeri dalam rangka persiapan pelantikan Kepala Daerah (KDH) yang dilaksanakan secara daring di Ruang Rapat Sekda pada Senin, (03/02/2025).
Rapat dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, diikuti oleh para Ketua DPRD dan Sekda baik yang ada di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota se-Indonesia.
Dalam rapat tersebut, Mendagri mengatakan bahwa terdapat 296 Daerah yang tidak memiliki Gugatan Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK), dan terdapat 249 Daerah yang memiliki Gugatan Pilkada di MK.
Mendagri menjelaskan bahwa 296 Daerah yang tidak memiliki gugatan di MK (non sengketa) terdiri dari 21 Provinsi, 225 Kabupaten dan 50 Kota.
Sementara 249 Daerah yang memiliki gugatan di MK terdiri dari 16 Provinsi, 190 Kabupaten dan 43 Kota dengan jumlah total 311 gugatan.
” Berdasarkan Surat MK No. 76/AP.03.05/01/2025 terdapat 296 Daerah yang tidak memiliki Gugatan Pilkada di MK dan terdapat 249 Daerah yang memiliki Gugatan Pilkada di MK,” Ucap Tito.
Lebih lanjut, Mendagri mengatakan bahwa pelantikan serentak akan dilaksanakan pada 20 Februari 2025 mendatang terhadap KDH non sengketa dan juga KDH yang gugatannya di tolak oleh MK (dismissal).
Mendagri menjelaskan bahwa pelantikan terhadap KDH yang non sengketa dan dismissal ini harus segera dilaksanakan.
Hal ini dilakukan agar kepastian Politik dan kondusifitas daerah dapat terjaga dari isu negatif terkait pelantikan KDH itu sendiri.
Terkait daerah yang masih memiliki sengketa di MK, pelantikan terhadap KDH baru bisa dilaksanakan setelah MK memberikan putusan terhadap gugatan yang diajukan.
” Pelantikan serentak terhadap KDH akan dilaksanakan di IKN oleh Presiden Republik Indonesia,” Ungkap Mendagri.
