Liputan : Rudini
Kolonodale, batarapos.com – Selain sulit ditemukan di tempat-tempat penjualan resmi, harga tabung gas elpiji (LPG) bersubsidi 3 kilogram di Morowali Utara kini melonjak gila-gilaan dan tanpa terkendali.
Sesuai ketentuan pemerintah, harga eceran tertinggi (HET) di daerah ini sebesar Rp 27.800 per tabung ukuran 3 kg. Namun kenyataannya sejak dua Minggu terakhir sudah dikisaran Rp 70.000 – Rp 80.000 per tabung.
Kondisi ini sangat menyulitkan dan memberatkan masyarakat yang layak mendapatkan subsidi, termasuk para pelaku UMKM (usaha mikro kecil menengah) yang juga berhak mendapatkan harga murah tersebut.
Untuk mengetahui sumber masalah sekaligus mencari solusi, Wakil Bupati Morowali Utara H. Djira K mengundang rapat semua pihak terkait dalam distribusi gas elpiji 3 kg bersubsidi.
Rapat tersebut berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Morut di Kolonodale, Senin (3/2/2025).
Pertemuan itu diikuti Asisten Administrasi, Perekonomian dan Pembangunan Setda Morut Ridwan, Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, Yanismal Botuale, perwakilan dari Polres Morut, perwakilan dari Dandim 1311 Morowali, Kasatpol PP dan Damkar Buharman Lambuli, serta para Kepala OPD, Camat Petasia dan Kepala Bagian di Sekretariat Pemda Morut.
Selain itu, hadir pula Direktur PT. Ponggawa Gas Morut Fanny Tampake, agen resmi distributor gas elpiji di Morut.
Satu lagi agen resmi yakni PT. Muhab Anugrah Bersama yang bermarkas di Desa Tabarano, Kecamatan Mori Utara, yang juga diundang namun tidak hadir tanpa alasan yang jelas.
Dalam pertemuan itu diketahui bahwa terjadinya kelangkaan tabung gas elpiji 3 kg antara lain diduga diakibatkan beberapa faktor seperti dugaan terjadinya penimbunan yang dilakukan oknum-oknum tertentu.
Selain itu, kini muncul adanya penjual tabung yang bukan penyalur resmi yang merupakan tangan kedua atau ketiga. Otomatis mencari untung diluar ketentuan resmi pemerintah.
Dugaan berikutnya, pengguna tabung gas elpiji bersubsidi tidak lagi sesuai data resmi. Hal ini mengakibatkan kelangkaan karena ada yang mestinya tidak berhak memakai elpiji bersubsidi tapi faktanya menggunakannya.
Penyebab lainnya adalah munculnya pasokan tabung gas elpiji 3 kg dari luar Morut di antaranya dari Palopo, Makassar, Palu, serta tempat lainnya. Pasokan ilegal ini mempermainkan harga dengan seenaknya.
Pada kesempatan tersebut, Wabup H. Djira meminta kepada semua pihak terkait untuk turun ke lapangan melakukan pengawasan terhadap agen, pangkalan dan pengecer tidak resmi.
” Harus turun lapangan untuk mengetahui penyebab kelangkaan tabung elpiji. Kita wajib melindungi semua masyarakat baik produsen maupun konsumen,” Tegasnya.
Khusus kepada distributor resmi PT. Ponggawa Gas Morut, Wabup mempertanyakan bagaimana cara pengawasan distribusi tabung ditingkat pangkalan yang berada di bawah naungan PT. Ponggawa Gas Morut.
Karena berdasarkan laporan, di beberapa pangkalan seringkali stok tabung kosong meski baru saja mendapat droping tabung dari agen.
” Kita ingin tahu kenapa terjadi seperti itu. Lalu apa sebenarnya penyebab kelangkaan stok tabung gas elpiji 3 kg. Apakah memang stok sudah tidak mencukupi atau ada permainan di tingkat pangkalan atau pengecer. Ini harus ada solusi secepatnya,” Ucap Wabup.
Dalam rapat itu diputuskan tim terpadu dibawah koordinasi Satpol PP akan turun lapangan melakukan pengawasan dan penindakan atas terjadinya kelangkaan stok tabung gas elpiji 3 kg.
