Liputan : Rudini
Morowali Utara, batarapos.com – Wakil Bupati Morowali Utara, H. Djira K, S.Pd., M.Pd. menghadiri secara langsung kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Petasia Barat dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2027.
Kegiatan yang berlangsung di Balai Desa Moliono ini dihadiri oleh Anggota DPRD Kabupaten Morowali Utara IM. Arief Ibrahim, SH., M.Kn, Usman Ukas, SE, dan Reza Hidayat, unsur Tripika Kecamatan Petasia Barat, jajaran Pemerintah Kecamatan, para Kepala Desa, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kecamatan Petasia Barat.
Kehadiran Wakil Bupati didampingi oleh sejumlah Kepala OPD teknis, sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah agar setiap usulan prioritas masyarakat dapat ditanggapi secara langsung dan strategis sesuai kewenangan serta perencanaan daerah.
Dalam sambutannya, Wabup Djira menegaskan bahwa Musrenbang merupakan forum krusial untuk menyinkronkan kebutuhan riil masyarakat Desa dengan program kerja pemerintah daerah. Ia menekankan pentingnya memilah usulan yang benar-benar mendesak, berdampak luas, dan tidak dapat dibiayai melalui Dana Desa, agar dapat diakomodir pada tingkat Kabupaten.
“ Musrenbang ini harus menghasilkan usulan yang berorientasi pada pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kecamatan Petasia Barat, ” tegasnya.
Wabup Djira juga memaparkan capaian makro daerah, di mana laju pertumbuhan ekonomi Morowali Utara mencapai 20,04 persen pada Triwulan III Tahun 2025, menjadikan Morowali Utara sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Provinsi Sulawesi Tengah. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kontribusi dan kolaborasi seluruh elemen, mulai dari Pemerintah Desa hingga Pemerintah Kabupaten serta dukungan seluruh komponen masyarakat.
Ia menambahkan, kehadiran para Kepala OPD dalam Musrenbang sangat penting untuk memperkuat sinergi lintas sektor. “Mulai dari usulan infrastruktur hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat, semuanya perlu dikaji kesesuaiannya dengan anggaran dan rencana strategis daerah,” ujarnya.
Kegiatan Musrenbang diakhiri dengan diskusi dan dialog interaktif antara perwakilan masyarakat dengan para Kepala OPD, guna membahas berbagai kendala pembangunan di lapangan serta merumuskan solusi yang dapat ditindaklanjuti pada tahap perencanaan selanjutnya.
