Liputan : Rudini
Morowali Utara, batarapos.com – Pemerintah Desa Bunta, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, menggelar rapat pra-Musyawarah Desa (Musdes) sebagai tahapan awal penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2027. Rabu (26/08/2026).
Rapat tersebut menjadi momentum untuk mencermati berbagai kebutuhan masyarakat sekaligus menyusun skala prioritas pembangunan Desa Bunta selama periode kepemimpinan kepala desa yang baru.
Sekretaris Desa Bunta Petrus, mengatakan pemerintah desa juga melakukan penyesuaian dan pencermatan data bersama sejumlah perusahaan yang beroperasi di sekitar wilayah desa, termasuk PT Nadesico Nickel Industry (NNI).
Menurutnya, program yang akan dibahas dalam Musdes harus disusun berdasarkan data dan kebutuhan riil masyarakat, serta disesuaikan dengan kemampuan anggaran desa maupun peluang dukungan dari pihak ketiga.
“ Program yang akan kita bahas dalam Musdes harus jelas. Kita mulai dari data dan permasalahan yang ada di masyarakat, kemudian kita cari solusi bersama, ” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, pemerintah desa bersama BPD, kepala dusun dan lembaga desa turut membahas peluang program pemberdayaan serta dukungan dari perusahaan di sekitar kawasan industri, di antaranya PT NNI, PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) dan PT CNGR.
Permintaan data kepada perusahaan dinilai penting untuk mengetahui program yang dapat disinergikan dengan kebutuhan masyarakat Desa Bunta, termasuk program tanggung jawab sosial perusahaan melalui CSR maupun PPM.
Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian antara lain pelayanan jalan dan transportasi, kesehatan, pendidikan, air bersih dan sanitasi, jaringan listrik dan internet, pengelolaan sampah dan lingkungan, pemberdayaan pemuda, UMKM serta dampak lingkungan.
“ Yang menjadi persoalan masyarakat harus kita catat. Misalnya air bersih, sampah, debu dan dampak lingkungan. Kita harus membuat konsep yang jelas, di mana masalahnya dan apa solusi yang bisa dilakukan, ” disampaikan dalam rapat tersebut.
Pemerintah desa juga menyoroti kondisi sejumlah fasilitas pelayanan dasar, seperti Pustu dan Posyandu. Ketersediaan air baku dan air bersih disebut masih menjadi salah satu kebutuhan yang perlu mendapat perhatian.
Terkait pelayanan kesehatan, pemerintah desa menyampaikan bahwa kebutuhan operasional fasilitas kesehatan di tingkat desa juga perlu diperhatikan. Bahkan, contoh pelayanan ambulans turut menjadi bahan pembahasan, khususnya terkait kebutuhan bahan bakar untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat.
Selain itu, pemerintah desa telah berkoordinasi secara langsung dengan Kepala Dinas Kesehatan Morowali Utara terkait kondisi Pustu di Desa Bunta.
“ Saya sudah secara langsung kepada Kepala Dinas Kesehatan, disuruh untuk memasukkan proposal rehab Pustu supaya tahun depan bisa dikerjakan, ” ungkapnya.
Persoalan ketenagakerjaan juga menjadi perhatian. Tingginya angka pengangguran di sejumlah dusun di Desa Bunta dinilai perlu mendapat perhatian, terlebih setelah adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor industri.
Karena itu, pemerintah desa berharap program pemberdayaan ekonomi dapat menjadi salah satu solusi, termasuk pengembangan UMKM dan kegiatan ekonomi produktif yang melibatkan masyarakat Desa Bunta.
Dalam rapat tersebut juga ditegaskan bahwa sasaran program pemberdayaan harus mengutamakan masyarakat asli Desa Bunta serta warga yang telah lama berdomisili dan menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat setempat.
Pemerintah desa mendorong agar usulan program kepada perusahaan tidak dilakukan secara sporadis. Setiap kebutuhan diharapkan terlebih dahulu diidentifikasi dan dituangkan dalam proposal berdasarkan hasil pembahasan serta aspirasi masyarakat.
Rencananya, pemerintah desa akan mengundang sejumlah perusahaan untuk duduk bersama dan membahas secara terbuka bentuk program yang dapat disinergikan untuk kepentingan masyarakat Desa Bunta.
“ Kami akan undang perusahaan supaya ada permintaan kami yang didengar. Kita ingin program perusahaan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, ” ungkap salah satu peserta rapat.
Sementara itu, PJs kepala desa Bunta PLT Camat Petasia Timur Dersan Waka, dalam arahannya mengingatkan agar proses penyusunan program desa dilakukan secara partisipatif dan dimulai dari kebutuhan masyarakat di tingkat dusun.
Menurutnya, setiap usulan dari kepala dusun, BPD, lembaga desa maupun masyarakat harus ditampung terlebih dahulu, kemudian dipilah berdasarkan skala prioritas dan kemampuan anggaran.
Ia juga menekankan pentingnya evaluasi terhadap program yang telah dilaksanakan sebelumnya agar perencanaan pembangunan tidak sekadar memenuhi aspek administratif.
“ Harapan saya, kegiatan ini bukan hanya sekadar melaksanakan Musdes. Harus ada evaluasi dan kita melihat apa yang sudah dilakukan, apa yang belum, serta apa yang menjadi kebutuhan masyarakat ke depan, ” ujarnya.
Dersan mengatakan penyusunan RKPDes 2027 harus sejalan dengan visi dan misi kepala desa yang baru serta tetap mengacu pada RPJMD Kabupaten Morowali Utara.
Menurutnya, pembangunan harus dimulai dari tingkat paling bawah sehingga kebutuhan masyarakat dapat terakomodasi dalam perencanaan pemerintah desa.
“ Mulai dari kecil. Masukan, saran dan usulan kita tampung semua. Nanti kita paparkan dalam proses perencanaan, ” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, anggota BPD Desa Bunta menegaskan pentingnya peran BPD dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait aturan pengelolaan anggaran desa dan pelaksanaan pembangunan.
BPD juga menyatakan siap menjalankan fungsi pengawasan sekaligus menyerap aspirasi masyarakat agar pembangunan desa berjalan sesuai ketentuan dan benar-benar menjawab kebutuhan warga.
Rapat pra-Musdes tersebut sekaligus menjadi momentum awal untuk melakukan pencermatan dokumen RPJMDes dan mempersiapkan berbagai bahan yang akan dibawa dalam Musdes.
Pemerintah Desa Bunta berharap seluruh pihak, mulai dari pemerintah desa, BPD, kepala dusun, lembaga desa, masyarakat hingga perusahaan yang beroperasi di sekitar wilayah Bunta, dapat membangun komunikasi dan sinergi yang lebih baik.
Dengan demikian, setiap program pembangunan yang direncanakan untuk Tahun 2027 diharapkan tidak hanya memenuhi ketentuan administrasi, tetapi benar-benar memberikan manfaat dan menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat Desa Bunta.
