Luwu Timur, batarapos.com – Kontrak Media di DPRD Luwu Timur 700 juta lebih untuk tahun 2020, jumlah ini dinilai tidak wajar oleh sejumlah pihak salah satunya Badan Advokasi dan Investigasi Indonesia (BAIN HAM-RI).
Melalui Ketua DPD Luwu Timur Badan Advokasi dan Investigasi Indonesia (BAIN HAM-RI) Muttafik Siddik yang lebih akrab disapa Utta Siddik, meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) untuk memeriksa Humas DPRD Luwu Timur.
“Anggaran kontrak media senila 700 juta lebih ini sungguh sangat fantastik dan patut dipertanyakan, ada dugaan anggaran ini di markup dan mungkin saja ada konspirasi didalamnya, olehnya kepada pihak Kejaksaan Negri Luwu Timur, ini pintu masuk untuk segera memeriksa yang berbau manipulatif” Kata Utta Siddik.
Ia juga mengungkapkan soal data jumlah media yang dikontrak oleh Humas DPRD Luwu Timur yang diduga tidak sesuai.
“Dari data yang saya dapat langganan Media pada DPRD Lutim hanya terdiri dari, Media Online sebanyak 9 media kemudian media cetak sebanyak 15 media, total media yg masuk di DPRD hanya 24 media, kalaupun ini diratakan Rp.500 ribu/ bulan untuk komulatif langganan 1 tahun hanya Rp.36 juta bisalah kita tahu hasilnya, kalau mau selektiflah media mana yang layak untuk dijadikan mitra sebagai penyambung informasi terkhusus aktivitas Parlementaria, dan untuk penganggaran lebih transparan lah termasuk anggaran Iklan media alokasinya berapa ?” Ungkapnya.
Saat dikonfirmasi, Humas DPRD Luwu Timur (Haedir) membenarkan, sebanyak 24 Media Cetak dan Online yang dikontrak oleh DPRD Luwu Timur.
“Ada dua puluh empat media, sembilan online dan lima belas media cetak, kontraknya semua lebih tujuh ratus juta pertahun” Ucap Haedir.
Saat memperlihatkan nama-nama media, ada satu media yang mendapat dua kontrak (online dan Cetak), tak hanya itu Humas juga mengontrak media yang tidak jelas jadwal cetaknya.
“Iye, kalau itu media ***** tidak jelas kapan masuk korannya, kadang dua bulan sekali kadang juga tidak ada” sebutnya.
Saat ditanyai soal satu media dua kontrak, Haedir tak mampu menjawab, hanya menyebut si pemilik Media.
Bahkan sejumlah Anggota DPRD pun heran saat mendengar jumlah Anggaran khusus kontrak Media yang lebih 700 juta.
Jumlah tersebut tidak sebanding dengan pemberitaan kegiatan DPRD Luwu Timur yang sepi akan publikasi, dimana kegiatan kegiatan itu hanya dimuat oleh media-media tertentu saja sementara 24 media yang dikontrak merupakan hal yang luar biasa dari segi publikasi.
“Wah… baru tahu saya ini kalau ternyata banyak media yang dikontrak, anggarannya pun luar biasa banyaknya” Tutur salah satu Anggota DPRD yang tidak ingin namanya disebut. (Sbn).
