Liputan : Rudini
Morowali Utara , batarapos.com – Bupati Morowali Utara, Dr. dr. Delis Julkarson Hehi, MARS, mengikuti kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 di lingkungan Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditjen PKN) VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Kamis (12/2/2026).
Kegiatan yang digelar secara luring tersebut berlangsung di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Bali dan turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, serta para gubernur, bupati, dan wali kota dari wilayah kerja Ditjen PKN VI. Dalam kesempatan itu, Bupati Delis hadir didampingi Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Kabag Prokopim) Morowali Utara, Andreas Atmadjie.
Entry meeting ini menandai dimulainya proses pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2025 oleh BPK RI. Dalam agenda tersebut, BPK menyampaikan ruang lingkup pemeriksaan, mekanisme audit, serta harapan kepada pemerintah daerah agar mendukung kelancaran proses pemeriksaan secara kooperatif dan profesional.
Bupati Delis menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Morowali Utara untuk terus memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
“ Pemeriksaan BPK merupakan bagian penting dari sistem pengawasan untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Morowali Utara siap mendukung penuh proses ini secara terbuka dan profesional, ” ujar Bupati Delis.
Ia juga menambahkan bahwa hasil pemeriksaan BPK akan menjadi bahan evaluasi strategis dalam meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban anggaran daerah ke depan.
“ Kami menjadikan setiap rekomendasi BPK sebagai pijakan untuk terus berbenah dan meningkatkan kinerja. Target kami jelas, mewujudkan tata kelola keuangan yang bersih, efektif, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, ” tegasnya.
Keikutsertaan Bupati Morowali Utara dalam forum resmi BPK RI ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam menjaga integritas pengelolaan keuangan, sekaligus mempertahankan opini terbaik atas laporan keuangan daerah.
