Takalar, batarapos.com – Tim investigasi batarapos.com temukan kejanggalan pelaksanaan proyek Pembangunan Pengaman Pantai di Kabupaten Takalar, Sulsel. Yang saat ini masih dalam proses pengerjaan dimana kontraknya kepada rekanan kontraktor akan berakhir pada akhir 31 Desember Tahun 2022 ini.
Dimana negara menggelontorkan anggaran sebesar Rp.14.639.999.000, 00, dengan No. Kontrak : 9643/KONTRAK/PPK-SDA/DPUPRPKP/IX/2022. Meliputi Pembangunan pengaman pantai Desa Palalakkang, Pembangunan pengaman pantai Desa Mappakalompo, Pembangunan pengaman pantai Desa Bontokanang.
Dimana proyek ini juga telah dilakukan konfirmasi serta koordinasi langsung terhadap Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan. Sebagai penanggung jawab. Rabu, (14/12/2022).
“Saya berterima kasih kalau ada penyampaian laporan seperti ini kepada saya, karena secara tidak langsung. Saya tidak bisa mengawasi, karena ada pengawas (PPK red), karena mereka digaji (oleh negara red) untuk pengawasan. Yang kedua saya bersyukur kalau ada laporan dari masyarakat, LSM, dan Wartawan artinya ada masukan untuk memperbaiki pekerjaan terlebih dahulu sebelum dibayarkan (oleh negara red) berdasarkan laporan tersebut”, jelas H.Yusuf Susandy M,, S.IP.MM selaku Kabid SDA Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi, diruang kerjanya.
Dijelaskannya bahwa laporan tersebut dapat secara tertulis atau melalui media online secara publik. Agar tersampaikan terutama kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk ditindak lanjuti nantinya.
Selain itu selaku pejabat yang sah bertanggung jawab dan turut membubuhi tanda tangan seperti dalam gambar konstruksi yang dipakai oleh rekanan kontraktor pelaksana untuk dipergunakan sebagai acuan. Sempat memanggil salah seorang tim teknis yang tidak diketahui identitasnya, guna mengkaji laporan secara lisan sekaligus menjawab konfirmasi batarapos.com bahkan sebagai bentuk pelayanan.
Untuk itu batarapos.com memperlihatkan seperti beberapa dokumen gambar konstruksi tanpa tanda tangan para pejabat terkait yang bertanggung jawab. Padahal ditemukan terpasang pada dinding bangunan dalam ruangan Direksi Keet untuk diketahui sebagai informasi publik secara transparan.
“Bukan ini gambarnya (Gambar konstruksi yang sebenarnya dan seharusnya untuk dipakai oleh para pekerja bangunan red) Itu tidak ada tanda tangannya (menunjuk foto tempat kolom tanda tangan red)”, paparnya.
Bagian teknis Dinas PUPR tersebut selanjutnya memberi penjelasan ketika ditanya dari hasil investigasi langsung dilapangan yang juga disertai bukti dokumentasi foto dan penyampaian hasil pemantauan pelaksanaan pekerjaan. Bahwa pemasangan Buis dipasang asal jadi. Selain itu masih sesuai dengan petunjuk gambar konstrusi yang ditemukan diruangan Direksi Keet petunjuknya berkualitas K 125, namun banyak yang terpasang dalam keadaan pecah bahkan ditemukan hancur lebur walaupun tidak terpakai, serta susunannya acak dipastikan beberapa tidak sesuai dari yang seharusnya terpasang dengan selang-seling. Sehingga berpotensi merugikan keuangan negara.
“Iya, ini (menunjuk Buis red) ketinggiannya dua meter dan yang mereka pakai (Dicetak sendiri oleh rekanan kontraktor red) ini rata-rata ketinggiannya lima puluh sentimeter (4 bahagian red). Seharusnya pemasangan buis ini dibawahnya tegak lurus, nanti buis selanjutnya pada bahagian atas (Buis 3-4 red) dipasang secara seperti selang-seling“, terangnya.
Salah satu bukti dokumentasi lainnya yang ditunjukan adalah dugaan kekurangan volume pekerjaan dalam jumlah kapasitas sangat besar, yang coba di tutupi dengan cara teknis oleh rekanan kontraktor agar tidak kedapatan. Selain pada pemasangan Buis, yakni terdapat pada pemasangan batu beton diatas Buis. Kuat dugaan didalamnya tidak memakai semen tetapi diantaranya hanya timbunan batu dan pasir hingga padat kemudian ditutupi dengan pemasangan batu dan campuran semen sesuai yang terlihat dalam gambar.
Bukti ini juga sebelumnya juga telah dikonfirmasikan kepada mandor pengawas lapangan dari pihak rekanan kontraktor. Selain meminta penjelasan gambaran tentang isi Buis.
“Isi Buis diberi campuran sekitar empat puluh Centi Meter lalu timbunan (Pasir dan batu) sekitar dua puluh Centi Meter lalu diberi campurnn semen“, tuturnya.
Ditanya menyangkut pemasangan batu dan campuran semen diatas Buis sekaligus tempat dugaan berisi timbunan pasir dan batu tanpa semen. Dimana terdapat perbedaan pelaksanaan pekerjaan Pengaman Pantai yang ada di desa lainnya yang lebih baik.
“Kan kami mau untung pak, (Semua temuan diakui pihak perusahaan pada saat berada dilapangan red)”, jawabnya.
Temuan ini bisa diperkirakan hanya Aparat Penegak Hukum (APH ) bersama Tim Audit yang dapat melakukan pemeriksaan secara mendalam untuk membuktikannya, saat menghitung dugaan kerugian negara nantinya mulai dari MC 0. Apa bila pihak Dinas PUPR bakal tetap melakukan pembayaran 100 % padahal informasi modus pengurangan volume telah tersampaikan kepada pihaknya.
Mengetahui hal tersebut bahagian teknis Dinas PUPR Kabupaten Takalar yang sejak tadi melayani tim investigasi batarapos.com langsung terdiam terpaku. Bahkan kemudian sepakat bahwa tujuan hal ini dilakukan adalah untuk menyelamatkan keuangan negara jangan sampai mengalami kerugian.
Mendengar informasi berdasarkan bukti dokumentasi foto bersama salah satu bahagian teknis yang sejak tadi diarahkan memberi pelayanan. H.Yusuf Susandy M,, S.IP.MM memberi informasi tambahan.
“Kemarin juga ada laporannya memang masuk untuk pelaksanaan proyek itu, yakni para pekerja tidak memakai helm pengaman proyek. Temuan yang disampaikan ini akan kita teruskan kepada PPK”, ucapnya.
PPK Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Bernama Abdul Wahab, ST. Yang dihubungi puluhan kali melalui pesan dan telepon untuk dikonfirmasi batarapos.com tidak memberi respon sama sekali.
Untuk titik lokasi temuan ini juga telah diketahui oleh H.Yusuf Susandy M,, S.IP.MM Kabid SDA Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi.
“Untuk lokasi (Pengaman Pantai sebuah Desa) itu anggarannya kurang lebih sekitar empat milyar, pokoknya PPK yang tahu itu”, ungkapnya.
Tim investigasi batarapos.com hingga saat ini belum mendapatkan informasi tentang jumlah nilai rupiah yang dibayarkan oleh negara setiap Volume Perkubikasinya namun yang pastinya bahwa panjang Pengaman Pantai dilokasi ini yang dikerjakan pihak rekanan adalah sepanjang 200 meter lebih.
Tim batarapos.com/Zul
