Dugaan Kewajiban Ganti Blangko Sertipikat di BPN Luwu Utara Jadi Sorotan, Bagaimana Dengan Daerah Lain?

Liputan : Dedi

Luwu Utara, batarapos.com — Persyaratan penggantian blangko sertipikat tanah di Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Luwu Utara menjadi sorotan masyarakat. Pasalnya, penggantian blangko tersebut disebut menjadi salah satu tahapan sebelum masyarakat mengurus peralihan hak atas tanah, baik melalui pewarisan maupun transaksi jual beli dengan Akta Jual Beli (AJB).

Persoalan ini memunculkan pertanyaan mengenai keseragaman prosedur pelayanan administrasi pertanahan, terutama setelah muncul informasi bahwa sejumlah kantor pertanahan di kabupaten lain di Sulawesi Selatan tidak menerapkan tahapan serupa sebagai layanan tersendiri.

Seorang masyarakat mempertanyakan dasar pemberlakuan persyaratan tersebut. Menurutnya, apabila penggantian blangko memang diwajibkan sebelum proses balik nama waris maupun pendaftaran AJB, BPN perlu memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat.

Penjelasan tersebut mencakup dasar hukum, jenis sertipikat yang wajib diganti, mekanisme pelayanan, biaya resmi, hingga estimasi waktu penyelesaian.

Persyaratan tambahan dalam pelayanan pertanahan dinilai perlu mendapat perhatian karena berpotensi memengaruhi waktu dan proses penyelesaian dokumen masyarakat, khususnya bagi ahli waris yang hendak mengurus tanah peninggalan keluarga maupun masyarakat yang sedang melakukan transaksi jual beli tanah.

Ketentuan Hukum Penggantian Sertipikat
Berdasarkan Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sertipikat pengganti dapat diterbitkan atas permohonan pemegang hak apabila sertipikat mengalami kerusakan, hilang, atau masih menggunakan blangko yang tidak digunakan lagi.

Ketentuan tersebut menjadi salah satu dasar hukum penerbitan sertipikat pengganti. Namun, perlu dibedakan antara penggantian sertipikat yang diajukan sebagai layanan tersendiri dengan proses pembaruan atau alih media dokumen yang dapat dilakukan bersamaan dengan pelayanan pemeliharaan data pendaftaran tanah.

Selain itu, Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah juga mengatur mekanisme alih media sertipikat.

Pasal 33 mengatur bahwa alih media dapat dilaksanakan secara bertahap atau ketika berlangsung pelayanan pemeliharaan data pendaftaran tanah.

Sementara Pasal 39 mengatur mekanisme alih media dalam pelayanan pemeliharaan data, termasuk penerbitan sertipikat elektronik sesuai dengan status terakhir setelah proses pelayanan.

Ketentuan tersebut menjadi relevan untuk menjelaskan apakah penggantian blangko harus dilakukan melalui permohonan tersendiri atau dapat diproses dalam satu rangkaian pelayanan peralihan hak.

Dalam proses jual beli tanah, terdapat pula perbedaan kewenangan antara pembuatan AJB oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan pendaftaran peralihan hak yang menjadi kewenangan kantor pertanahan.

Karena itu, penjelasan mengenai tahapan dan dasar hukum persyaratan penggantian blangko dinilai penting agar masyarakat memperoleh kepastian prosedur.

Masyarakat juga berharap adanya keterbukaan mengenai standar operasional prosedur (SOP), rincian biaya resmi sesuai ketentuan, serta kepastian waktu pelayanan.

Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara, Ridwan, saat dikonfirmasi mengenai kewajiban penggantian blangko sertipikat sebelum proses balik nama waris maupun jual beli melalui AJB, memberikan penjelasan bahwa penggantian blangko diperlukan untuk memastikan kesesuaian dokumen pertanahan.

Menurut Ridwan, sertipikat sebaiknya telah menggunakan blangko terbaru sebelum pembuatan AJB.

” AJB sebaiknya ganti blangko karena pembuatan AJB harus autentik dengan sertipikat yang diperjualbelikan. Luas dan letak tanah juga harus valid, ” jelasnya.

Ia juga mengatakan bahwa melalui penerapan sertipikat elektronik (sertel), masyarakat diharapkan melakukan alih media terhadap sertipikat lama agar data pertanahan semakin valid dan dokumen lebih aman.

Menurutnya, penggantian blangko dapat mempercepat proses balik nama setelah akta dibuat karena data dan dokumen pertanahan telah dinyatakan valid.

” Dengan ganti blangko, proses balik nama lebih cepat setelah pembuatan akta. Dapat dipastikan proses balik nama dalam hitungan jam sampai lima hari karena semuanya sudah valid, ” ujarnya.

BERITA TERKAIT

TRENDING

JARINGAN SOSIAL

38,000FansSuka
263PengikutMengikuti
53PengikutMengikuti
3,190PelangganBerlangganan