Luwu Utara, batarapos.com – Kasihan, Harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di Sulawesi Selatan masih menduduki rekor harga terendah di Indonesia. Bagaimana tidak, sesuai data yang dirilis DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apksindo), Minggu (5/2/2023) menyebut bahwa dari 22 Provinsi penghasil sawit di Indonesia, Penetapan harga TBS oleh Pemerintah Provinsi Sulsel dalam hal ini Dinas TPHP masih paling terendah yakni Rp. 1.970/kg.
Provinsi Sumatera Barat menduduki peringkat pertama harga TBS yakni Rp. 2.556/ kg, disusul Provinsi Riau Rp. 2.548/kg. Sumatera Utara menduduki urutan ketiga tertinggi yakni Rp. 2.531/kg. Jambi Rp. 2.492/kg.
Provinsi Kalimantan Selatan harga TBS masih cukup bagus yakni Rp. 2.479/kg, Kalimantan Tengah Rp. 2.457/kg. Sedangkan Sumatera Selatan Rp. 2.414/kg. Provinsi Aceh Rp. 2.410/kg.
Di Kalimantan Barat Harga TBS penetapan Pemerintah Rp. 2.406/kg. Kalimantan Timur Rp. 2.401/kg. Bangka Belitung Rp. 2.383. Lampung Rp. 2.363. Bengkulu Rp. 2.357. Provinsi paling Timur yakni Papua ternyata harga TBS juga masih bagus yakni Rp. 2.352. Kalimantan Utara Rp. 2.319/kg.
Sementara Di Pulau Sulawesi, Sulawesi Tenggara paling tinggi pembelian TBS yakni Rp. 2.300/kg. Disusul Sulawesi Barat Rp. 2.258, Sulawesi Tengah Rp. 2.151, Papua Barat Rp. 2.120. Banten Rp. 2.050, Gorontalo Rp. 2.043, dan Terakhir Sulsel Rp. 1.970/kg.
Ketua Umum DPP APKASINDO Gulat Medali Emas Manurung merasa prihatin dengan harga TBS di Sulsel yang masih terendah di Indonesia dan sudah bertahan sejak dua bulan lalu.
Ia berharap ada Anggota DPR RI dan DPD RI Dapil Sulsel hadir ketika rapat harga TBS di Disbun Sulsel. Yang pasti kami dari DPP akan memfasilitasi DPW Sulsel supaya “fight” pada saat rapat penetapan harga.
Kepada DPW APKASINDO Sulsel juga supaya segera menyurati Aparat Penegak Hukum (APH) seperti Kejati Sulsel dan Polda Sulsel, agar hadir dalam rapat harga TBS, sebagaimana sudah dilakukan di Riau. Kehadiran APH sangat penting untuk transfaransi dan akutanbilitas BOL dan BOTL. Ya harus dibedah BOL dan BOTL saat rapat harga, karena harga TBS itu kuncinya disitu.
“Di Riau, Pendampingan melekat penetapan harga TBS dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Riau. Pak Kajati Riau, Dr. Supardi, SH.,MH. sudah memberikan laporan langsung ke Jaksa Agung. Dalam laporan (surat) tersebut salah satu poin nya adalah bahwa rendahnya harga TBS petani di Riau khususnya, bersumber dari Permentan 01 tahun 2018, oleh karena itu Kejati Riau merekomendasikan urgen segera direvisi,” ujarnya.
“Harga TBS di Riau, pasca pendampingan Kejati Riau berangsur membaik karena transfaransi dan akuntabilitas semakin dipertegas oleh Kejati Riau,” lanjutnya.
Presiden Jokowi sudah memberikan arahan pada saat rapat kabinet supaya Menteri dan APH menjaga daya beli dan ketahanan pangan masyarakat.
“Harga TBS berkaitan dengan ketahanan pangan serta saya beli (NTP) dan APH bagian dari ketahanan pangan tersebut”, lanjutnya lagi.
Dalam rapat Harga TBS Sulsel juga supaya membicarakan Satgas Kepatuhan Harga TBS Disbun Sulsel. Dari data yang kami miliki, PKS-PKS yang membandel ini berasal dari yang bukan anggota GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia).
“Kalau anggota GAPKI biasanya patuh ke regulasi dan kami APKASINDO bisa cepat berkordinasi. Tapi yang bukan GAPKI seperti main kucing-kucingan karena susah berkordinasi ke manajemennya,” tambahnya.
“Untuk kami petani sawit memohon kepada APH supaya sikat habis PKS-PKS yang membandel dan curang,” tegas Gulat.
Wakil Ketua Apkasindo Sulawesi Selatan, H Rafiuddin SH berharap perhatian dari Menteri Pertanian tentang harga TBS di Sulsel, apalagi Beliau (Menteri Pertanian) kan berasal dari Sulsel.
“Kami tidak menuntut harga yang tinggi, tapi harga yang sesuai dan sebenarnya. Untuk itulah diperlukan transfaransi dan akuntabilitas BOL dan BOTL,” ucap Rafiuddin.
“Kami petani Sulsel sudah mau bangkrut, untuk itu harga TBS periode bulan Februari ini mudah-mudahan ada kenaikan harga TBS karena memang ada kenaikan harga CPO. Apalagi jika APH bisa hadir, tentu akan sangat membantu terkhsus kaitannya kepada akuntabilitas, Minimal setara dengan Kabupaten tetangga Sulawesi Barat atau Sulawesi Tengah,” harap Rafiuddin, yang juga ketua Apkasindo Luwu Utara.
“Diketahui rapat Harga akan dilaksana dalam waktu dekat di Kabupaten Wajo, doa dan harapan kami petani semoga ada kenaikan harga TBS penetapan Provinsi Sulawesi Selatan,” pungkasnya.
Tim Batarapos.com/Dedhy
