Luwu Timur, batarapos.com – Beredar naskah LSM L-Kontak ancam laporkan 16 Kepala Desa di Kecamatan Wotu ke Aparat Penegak Hukum (APH).
Naskah yang belum diterbitkan melalui media resmi itu dikirim langsung oleh oknum LSM ke WhatsApp para Kepala Desa di Wotu, hingga naskah itu beredar ke sejumlah group whatsapp.
Tak hanya naskah yang dikirimkan ke Kepala Desa, oknum LSM tersebut juga mengirim foto LSM yang sedang mengukur bangunan Desa menggunakan meter, juga mengirim foto ketikan di laptop soal pengaduan ke Kejaksaan Tinggi.
Oknum LSM diduga mengancam para Kepala Desa melalui pesan WhatsApp bahwa naskah itu akan dipublikasi karena tidak mendapat respon positif Kepala Desa.
” Ohiye siap biarkan ada juga korban pak de, atau mau diangkat dulu itu rilis berita di media? Saya angkat mi saja dulu beritanya, tapi jangan sampaj tambah banyak yang masuk lagi menyerang dari L-KONTAK kalau nail beritanya,” Tulis oknum LSM ke para Kepala Desa disertai dokumentasi pengukuruan bangunan Desa.
Naskah yang dikirim oleh oknum LSM membuat resah para Kepala Desa di Kecamatan Wotu, pasalnya dalam naskah yang dibuat tidak menjelaskan secara detail apa yang disorot hanya menyebut Dana Desa dan Alokasi Dana Desa 2019, 2020 dan 2021, oknum LSM juga mengirim nomor rekening ke Kepala Desa.
“Kita semua resah karena naskah dan chat-chatnya seolah mengancam, tidak jelas apa yang mereka persoalkan, sehingga kita sepakat undang mereka hadir di wotu, menjelaskan apa maksudnya, mereka juga kirim nomor rekening,” Kata Kepala Desa.
Para Kepala Desa mengundang para oknum LSM L-KONTAK ke salah satu warung kopi di Kecamatan Wotu, Minggu (13/3/22).
Dalam pertemuan itu dihadiri lima orang dari LSM L-KONTAK, tiga pria salah satunya mengaku ketua Umum LSM L-KONTAK dan dua orang wanita yang mengukur bangunan Desa menggunakan meter.
Tidak hanya para Kepala Desa dan pihak LSM yang hadir dalam pertemuan itu, hadir juga Camat Wotu Iskandar Muda untuk mengetahui inti persoalan yang disorot oleh LSM L-KONTAK.
Dalam pertemuan yang berlangsung, LSM L-KONTAK tidak menjelaskan secara detail apa yang dipersoalkan, hanya lebih kepada pembelaan terhadap Kepala Desa agar tidak terlibat perbuatan melawan hukum, serta pihak LSM menyinggung akan kembali ke Makassar saat berlangsung pertemuan.
” Tidak jelas apa yang dibahas dan dipersoalkan saat pertemuan, ada beberapa bangunan yang disebutkan itu menggunakan APBD bukan anggaran dari Desa, intinya apa yang mereka tulis di naskah itu tidak sesuai dengan pembahasan, mereka katanya tidak ingin kepala Desa terlibat perbuatan melawan hukum, pertanyaannya perbuatan melawan hukum apa yang kami lakukan mereka tidak menjelaskan,” Ucap Kades usai pertemuan dengan lima orang LSM L-KONTAK.
Setelah pertemuan berlangsung, terkuak ada Kepala Desa yang sudah menyerahkan uang ke oknum LSM, namun jumlah uang yang diserahkan tidak disebutkan.
Para Kepala Desa juga sudah mengamankan bukti-bukti percakapan oknum LSM via whatsapp dan bukti penyerahan uang kepada oknum LSM.
Tim batarapos.com
Berikut naskah yang dikirim LSM L-KONTAK ke sejumlah Kepala Desa di Wotu:
Diduga Rugikan Negara, 16 Desa Di Kecamatan Wotu Siap Dilaporkan L-KONTAK Ke APH.
Enam belas Desa di Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan bakal dilaporkan Lembaga Komunitas Anti Korupsi (L-KONTAK) ke Aparat Penegak Hukum (APH), atas dugaan Mark-up anggaran Dana Desa (DD), dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2019, 2020, dan 2021 dan penempatan prioritas anggaran yang diduga bukan kewenangan atau yang menjadi Asset Desa.
Arie Iskandar, Ketua Dewan Pengurus Daerah Lembaga Komunitas Anti Korupsi (DPD L-KONTAK) Kabupaten Luwu Timur mengatakan, Laporan Pengaduan tersebut terkait dugaan perbuatan melawan hukum pada penggunaan anggaran DD dan ADD.
“Dalam Laporan Pengaduan ini, Lembaga kami telah melakukan analisa dan perhitungan atas pelaksanaan anggaran DD dan ADD yang kami duga terjadi Mark-up anggaran dan ketidakwajaran anggaran pelaksanaan kegiatan,” ungkap Arie.
Ia menyatakan pihaknya telah melakukan monitoring terhadap kinerja Enam Belas Kepala Desa di Kecamatan Wotu serta mengumpulkan data dan keterangan.
Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan dugaan penggunaan anggaran DD sumber APBN dan ADD sumber APBD di sejumlah desa yang dimaksud.
“Saat ini kami telah merampungkan Laporan pengaduannya, Insya Allah, senin depan Laporannya sudah kami teruskan ke APH untuk dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan demi tegaknya supremasi hukum,”tegasnya.
Saat ditanya Desa mana saja yang dilaporkan, Arie enggan menyebutkan. Ia hanya menyebutkan enam belas Desa yang dilaporkan berasal dari Kecamatan Wotu.
“Yang jelas senin depan berkas laporannya kami serahkan ke APH dan berharap untuk segera ditindak lanjuti,” terangnya.
“Kita tunggu saja hasil respon dari pihak APH nantinya. Kami dari DPD L-KONTAK Luwu Timur akan terus mengawalnya, ” tutup Arie.
