Liputan : Tim
Jakarta, batarapos.com – Ketua Dewan Pers, Prof. Dr. Komaruddin Hidayat mengimbau Pemerintah daerah di Indonesia agar tidak melayani wartawan yang tidak terdaftar di Dewan Pers.
Hal tersebut ditegaskan ketua Dewan Pers saat menggelar rapat kerja (Raker) bersama Komisi 1 DPRD RI dan Menkomdigi RI di jakarta, Senin 07 Juli 2025.
Dewan Pers juga menyinggung adanya istilah wartawan bodrex yang hanya bermodalkan KTA dan kamera, hal ini menurutnya disebabkan angka pengangguran dan kebebasan bermedia sosial.
” Memang akibat dari pengangguran, dan juga kebebasan bermedsos yang muncul ini, mudah sekali di daerah itu orang buat kartu nama, kemudian wartawan online, seenaknya saja. Padahal mereka tidak terdaftar resmi di Dewan Pers, Itu (wartawan bodrek) preman dalam bentuk lain yang menggunakan kartu anggota palsu,” Kata Komaruddin.
Ketua Dewan Pers juga mengimbau Pemda dan Kepolisian agar mengecek legalitas wartawan melalui sambungan telepon dan atau langsung ke Dewan Pers yang tidak terdaftar agar tidak dilayani.
Lain halnya yang terjadi di kabupaten Luwu Timur sangat bertentangan dengan imbauan Dewan Pers yang justru mengakomodir wartawan tidak terdaftar di Dewan Pers untuk berkontrak menggunakan APBD.
Sumber batarapos.com menyebutkan, bahwa ada sekitar 40 media online yang dikontrak oleh Pemda Luwu Timur melalui Dinas Kominfo yang mayoritas media dan wartawannya dadakan alias tidak terdaftar di Dewan Pers.
” Ada empat puluh media online itu yang dikontrak Kominfo, sebagian besar baru saja jadi wartawan dan tidak terdaftar di Dewan Pers hanya modal PT Perseorangan,” Ungkap sumber meminta identitasnya tidak disebutkan.
Dia meminta Dewan Pers melirik kabupaten Luwu Timur yang dengan gampangnya seseorang tiba-tiba jadi wartawan tanpa melalui prosedur sebagaimana layaknya wartawan yang terdaftar di Dewan Pers.
