Morowali Utara, batarapos.com – Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara melakukan pendandatangan komitmen terhadap percepatan penyelesaian rekomendasi temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dihadiri oleh Bupati Morowali Utara Delis Julkarson Hehi, di Ruang Pola Kantor Bupati. Jumat (11/08/2023).
Kegiatan dibuka dengan percepatan penyelesaian rekomendasi temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dilakukan oleh Bupati diikuti seluruh Pimpinan OPD.
Setelah penandatanganan Komitmen, Bupati Delis yang berkesempatan memberikan sambutan menegaskan kepada seluruh Pimpinan OPD yang hadir untuk memberikan perhatian khusus terkait penyelesaian temuan BPK yang sampai saat ini belum tuntas
” Saya berharap agar dalam penyelesaian berbagai temuan BPK, para pimpinan OPD dapat mendelegasikan kepada staf untuk fokus menyelesaikan berbagai tindak lanjut dari temuan yang belum tuntas,” tegasnya
Bupati Delis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak BPK yang selalu mengingatkan Pemda Morut untuk terus melakukan penyelesaian atas rekomendasi temuan BPK, dia menargetkan agar di bulan Oktober mendatang sudah ada progres yang signifikan atas penyelesaian rekomendasi temuan tersebut.
” Target kita di bulan Oktober bisa tuntas. Saya harap perhatian serius serta atensi kita semua atas penyelesaian rekomendasi temuan BPK ini,” pungkasnya.
Sementara itu, Prabowo Farid Trijoko selaku Koordinator Pengawasan Wilayah I pada BPK Sulteng sangat mengapresiasi berbagai usaha dari para pimpinan OPD dalam hal penyelesaian temuan dari BPK. Tercatat dari seluruh temuan BPK ada 72% rekomendasi yang telah terselesaikan. Hal ini tentu saja menjadi sesuatu yang cukup baik.
Untuk rekomendasi yang belum terselesaikan, Farid menyarankan agar pihak OPD dapat berkonsultasi dengan pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) agar dapat diberikan bantuan berupa konsultasi bahkan jika perlu diberikan pelatihan. Beliau juga menyarankan agar yang menjadi prioritas utama dalam penyelesaian temuan yakni temuan yang sifatnya administratif.
” Dalam temuan kami, sebagai contoh dalam hal penarikan Kendaraan Dinas. Secara fisik, kendaraan dinas sudah berhasil ditarik dan alur yang digunakan sudah benar, namun masih ada kekurangan dari segi administrasi,” jelasnya.
Farid berencana akan melakukan tindak lanjut di bulan Oktober mendatang, ia berharap ada progres dari 72% menjadi setidaknya 80% dan juga optimis apa yang menjadi temuan BPK dapat segera tuntas.
Tim batarapos.com/Rudini
