Majene, Batarapos.com – Penilaian Adipura bagi provinsi, kabupaten, dan kota diperketat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Selain beberapa kriteria sebelumnya, kini pemerintah daerah menyusun kebijakan dan strategi daerah (jakstrada), terkait dengan pengurangan dan penanganan sampah.
Sebagai daerah yang belum pernah meraih piala tertinggi dibidang kebersihan lingkungan tersebut, Kabupaten Majene melalui Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan (DLHK) Majene telah menyusun berbagai program. Hanya saja dengan berbagai kriteria penilaian yang semakin ketat masih ada yang belum mampu diselaraskan dengan anggaran yang dimiliki. Paling tidak, Pemkab Majene harus menyediakan sekitar Rp. 7 Milyar lebih, untuk mengcover berbagai hal yang menunjang kriteria penilaian piala adipura. Hal ini terungkap saat rapat koordinasi penilaian Piala Adipura Selasa (15/10/19) di ruang rapat Wakil Bupati Majene.
Terkait hal tersebut, Bupati Majene Fahmi Massiara yang memimpin rapat koordinasi mengatakan, untuk saat ini hingga di tahun 2020 mendatang, akan cukup sulit memenuhi nilai anggaran yang dibutuhkan. Terlebih, di tahun 2020 ada pembiayaan wajib yakni Pilkada serentak yang tidak bisa di gangu. Untuk itu ia menyarankan, agar Dinas terkait memilah skala prioritas sarana dan prasarana apa yang penting dan mampu untuk diselesaikan. “Nanti kita lihat, ada skala prioritas untuk pembiayaan tersebut, kita bicarakan dengan bagian Anggaran,“ ungkapnya.
Sementara itu Wakil Bupati Majene Lukman juga mengatakan aspek penilaian Piala Adipura tidak hanya pada kebersihan lingkungan saja. Namun mental perubahan, atau istilah revolusi mental yang harus terlihat di masyarakat. Menurutnya, mindset masyarakakat perlu di rubah, agar lebih mencintai kebersihan. DLHK tidak akan mampu bekerja maksimal jika tidak di dukung oleh semua pihak, termasuk kontribusi dari OPD, Pemerintah Kecamatan, Kelurahan, Desa hingga masyarakat itu sendiri, anggaran memang menjadi kendala karna terbatas, namun itu bisa diminimalkan jika ada keinginan lebih besar yakni perubahan pola fikir menjadi hidup bersih.
Ia berharap kampanye menjaga kebersihan harus dimulai dari aparatur sipil negara, dari sekian banyak ASN itu, bisa menjadi contoh jika kita posisikan diri sebagai seseorang yang cinta kebersihan.
Turut hadir dalam rapat tersebut, Para Asisten, Staf Ahli, pimpinan OPD terkait, serta pejabat eselon III dan IV lainya. (Subhan)
