Jakarta, batarapos.com – Komisi IV DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian, Membahas Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian Pertanian TA 2021 sesuai Surat Menkeu nomor S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021, Senin, (8/2/21) siang tadi.
Dalam rapat tersebut, anggota DPR RI Komisi IV Fraksi PKS Dapil Sulsel II (Andi Akmal Pasluddin) menyinggung soal kelangkaan pupuk subsidi bagi petani.
Menurutnya kelangkaan pupuk itu terjadi tidak semua daerah mengalaminya namun hanya daerah-daerah tertentu salah satunya di Sulawesi Selatan, dan kelangkaan itu sudah berlangsung lama hingga dirinya sudah dua periode di DPR.
“Pupuk bersubsidi ini sudah lama langka, dan kelangkaan pupuk ini tidak semua daerah mengalami hanya daerah-daerah tertentu saja, seperti di dapil saya di Bone” Kata Andi Akmal Pasluddin.
Masalah kelangkaan pupuk itu menurut Andi Akmal Pasluddin bukan pada Menteri Pertanian namun pada distributor.
Produsen pupuk juga diminta mempunyai sistem untuk mengawasi distributor pupuk, agar tidak terjadi kelangkaan.
Menurutnya, kejadian itu berada di dapilnya, petani dipaksa beli pupuk nonsubsidi Rp.10.000,- per kilogram agar bisa diberi pupuk subsidi.
Ia juga meminta kepada Menteri Pertanian agar Bumdes diberdayakan menggantikan pengecer pupuk
“Harusnya bapak pikirkan ini Bumdes diberdayakan jadi pengecer saja, untuk gantikan pengecer yang bermasalah” Ucap Andi Akmal Pasluddin. (Red/Yusri).
