Editor : Ida Lestari
Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Kesehatan Luwu Utara, drg. Marhani Katma kepada wartawan, menurutnya bagi tenaga sukarela yang aksi mogok kerja bukan dikategorikan mogok kerja namun berhenti kerja.
“ Kalau sukarela yang mogok kerja itu artinya berhenti kerja, saya tidak akan melakukan pemanggilan, saya tidak akan melakukan apapun, kecuali kalau PNS yang mogok kerja ya pasti karena ada undang-undang, intinya pelayanan masyarakat tetap jalan,” Kata Kadikes Luwu Utara, Senin (9/10/2023).
Kepala Dinas Kesehatan Luwu Utara mengakui telah mengunjungi Puskesmas Sabbang yang dikabarkan ratusan tenaga sukarelanya mogok kerja, namun Kadiskes juga mengakui bahwa kunjungannya itu bukan merespon aksi mogok kerja melainkan untuk memastikan pelayanan masyarakat tetap berjalan.
“ Setelah saya mendengar segelintir informasi itu, saya datang di Puskesmas Sabbang, tapi saya bukan datang untuk soal mogok kerja itu, tapi saya datang mengontrol tenaga PNS saya untuk memastikan dan meminta supaya betul-betul memberikan pelayanan kepada masyarakat,” Ujar Kadiskes.
Sementara Kepala Puskesmas Sabbang mengungkapkan bahwa jumlah tenaga sukrela yang terdaftar di system SDMK sebanyak 149 orang termasuk di Puskesmas dan Pustu sehingga aksi mogok kerja tenaga sukarela ini tidak berpengaruh terhadap pelayanan masyarakat.
Ia pun menampik soal kabar ratusan tenaga sukarela yang menggelar aksi mogok kerja, menurutnya hanya sebagian kecil yang melakukan hal tersebut, sebagian besar masih berkativitas.
“ Saya kira pelayanan sejak pagi tadi normal, dan memang secara ketenagaan kita memang cukup bahkan lebih, jadi tidak pengaruh dengan mogok kerja, dan tidak semua tenaga sukarela yang mogok kerja hanya sebagian kecil saja, masih banyak yang tetap bekerja,” Ungkap Yenni, Kepala Puskesmas Sabbang.
Terpisah, Abdul Akram salah satu tenaga sukarela Puskesmas Sabbang menjelaskan bahwa aksi mogok kerja yang dilakukan ini sebagai upaya untuk meminta pemerintah agar memperjuangkan nasib mereka sebagai tenaga sukarela.
“ Teman-teman menyatakan sikap untuk mogok kerja ini hanya seminggu untuk mecari solusi langkah-langkah apa yang akan dilakukan kedepan, terutama saat ini sedang ada pendfataran PPPK, kami ini mau mendaftar tapi tidak ada SK sementara syaratnya itu harus ada SK, harapan kami pemerintah bisa memfasilitasi kami untuk memperjuangkan nasib kami ini,” Harap Abdul Akram.
