Belopa, batarapos.com – Pembahasan Rancangn Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) Kabupaten Luwu TA. 2020 terus menuai kritik oleh sebagian kalangan, hal itu dianggap pemborosan APBD.
Setelah anggota DPRD Luwu mengkritik adanya dugaan R-APBD copy paste, giliran Ketua Forum Pemuda Pemantau Kinerja Eksekutif & Legislatif (FP2KEL) yang angkat bicara soal R-APBD Luwu 2020 yang akan diparipurnakan.
Salah satu RKA yang dikritik adalah alokasi anggaran yang diperuntukkan pembangunan fisik termasuk sarana dan prasarana pertanian yang sangat minim dan dinilai tidak menjadi kebutuhan mendasar untuk rakyat dan rancangannya juga tidak pro rakyat.
“Itu menunjukkan perencanaan anggaran Pemkab Luwu buruk,” tegas Ketua FP2KEL, Ismail Ishak
Menurut Ismail Ishak, ada dua hal kesalahan fatal yang paling sering diulang-ulang Pemkab Luwu setiap menyusun anggaran.
“Yang pertama, tidak ada evaluasi mendasar terhadap postur dan alokasi anggaran yang sebelumnya, Yang kedua, tidak ada standarisasi platform anggaran yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Contohnya kebutuhan petani. Ini kan pola perencanaannya tidak terukur,” terangnya.
Selain itu, meski kecaman juga datang dari sebagian kalangan di DPRD Luwu, Ismail Ishak menganggapnya itu hal yang wajar.
“Mereka (DPRD) sebagai wakil rakyat harus serius mencermati alokasi anggaran, sehingga mereka bisa memastikan dalam rancangan anggaran tersebut betul-betul berpihak pada kepentingan rakyat. Jangan ada kompromi, jadi anggota DPRD Luwu diharap tetap kritis, R-APBD 2020 itu kan alat ukur komitmen politik pemerintah dan DPRD untuk memperjuangkan kepentingan publik yang pro rakyat,” tegasnya
Saat ini, petani sudah ingin turun mengola sawah tapi menjerit karena kekurangan air, mana lagi kondisi saluran air yang masih banyak perlu dibenahi demi kelancaran air masuk kesawah-sawah.
“Rancangan APBD Kabupaten Luwu TA 2020 yang pembahasannya belum selesai di DPRD, Dinas pertanian hanya mendapat alokasi anggaran yang nilainya hanya mencapai Rp 5 M. Anggaran peruntukan pembangunan fisik termasuk sarana pertanian minim hanya 1,5 M lebih,” tuturnya.
Ismail meminta, sebelum paripurna penetapan R-APBD TA. 2020, agar Eksekutif dan Banggar DPRD Luwu postur alokasi anggaran dinas pertanian dipikirkan untuk ditambah mengingat banyaknya keluhan dari masyarakat, ia juga meminta pemkab Luwu untuk lebih perhatian dan memberi postur anggaran yang layak pada pembangunan sarana Prasana pertanian. (KAM).
