Luwu Timur, batarapos.com – Anggota DPRD Luwu Timur (H.M Sarkawi A. Hamid) mengatakan bahwa 11 isu strategis pertambangan yang disoal Bupati Luwu Timur ke PT. Vale sejatinya bukan 11 tetapi 12 poin yang harus dikaji dan disuarakan.
Itu disinggung Sarkawi ditengah-tengah acara resesnya di Desa Kanawatu, Kecamatan Wotu, Luwu Timur, Selasa (13/7/21).
Menurutnya, poin ke 12 adalah Terkait Pemberdayaan wilayah Luwu Timur secara keseluruhan dan bukan hanya wilayah pemberdayaan lingkar Tambang.
Pasalnya sejak PT Inco beroperasi yang kemudian ditake over ke PT Vale Indonesia Tbk, keberadaan program pengembangan masyarakat melalui program PTPM CSR ditahun 2013 yang kemudian berubah ke program PKPM CSR Tahun 2018-2023 hanya dinikmati oleh wilayah kecamatan dan Desa tertentu saja.
“Padahal kita tau bahwa Luwu Timur ini secara Administratif terdiri 11 kecamatan dan 124 Desa ditambah 3 kelurahan, harusnya daerah ini tidak perlu lagi ada dikotomi wilayah dalam rangka pemberdayaan masyarakat, kita lihat wilayah ini sebagai satu kesatuan secara administratif. kita mau agar semua tersentuh secara Proforsional
Luwu Timur itu jika dari Barat dimulai dari Desa Lauwo Burau hingga Desa Nuha di Soroako dan Desa Masiku di Towuti bagian Timur, kemudian jika dari utara ke selatan, dimulai dari Desa Kasintuwu mangkutana turun ke Desa pasi-pasi kec. Malili di bagian selatan. dan semua punya tanggung jawab yang sama” Kata Sarkawi dihdapan peserta reses.
Dijelaskannya bahwa jangan membelah masyarakat Luwu Timur dengan dalih pemberdayaan lokal, prinsipnya semua warga Luwu Timur harus diberdayakan, Warga di wilayah Barat Womantorau juga adalah bagian dari Luwu Timur yg harus disentuh secara sosial dan ekonomi oleh PT Vale dan beberapa perusahaan yang berskala Nasional yg berinvestasi di Luwu Timur.
“Mari ciptakan rasa keadilan dan kebersamaan, Kenapa demikian Karena misalnya terjadi musibah dan bencana atau kerusakan yang melanda Perusahaan itu, tentu saja dampaknya akan berimbas dan dirasakan oleh seluruh masyarakat Luwu Timur, kita pasti saling bahu membahu untuk membantu” Ujar Sarkawi
Lebih jauh Ketua Bapemperda ini menjelaskan contoh Kongkrit rasa keadilan itu kita bisa lihat dalam postur APBD Luwu Timur, dari sekitar 63% belanja modal, hampir separuh belanja Sarana dan Prasarana fisik diarahkan ke wilayah bagian Timur, sangat besar porsi anggaran yang teralokasi ke sana.
“Hanya sebagian saja ke wilayah Barat. Tapi itu tidak masalah karena prinsip APBD dan RKPD itu bersifat sustainable dan Holistic artinya sesuai arah perencanaan dan akselerasi pembangunan Daerah, Nah karena itu Program pemberdayaan PKPM CSR ini juga sejatinya harus menyentuh seluruh wilayah di Kab.Luwu Timur, Biar Rakyat dari Wilayah Barat womantorau juga mendapat dampak positif dari keberadaan perusahaan PMA tbk ini” Tandasnya. (**).
