Morowali Utara, batarapos.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Morowali Utara menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan masayarakat dan tokoh adat, Senin (27/3/23).
RDP ini berlangsung di Komisi I DPRD morut dipimpin oleh Melky Tangkidi selaku ketua Komisi I, dihadiri anggota Komisi I Yaristan Palesa, Yanto Baoli, Syahrudin, Fany Tampake dan Sukim Effendi, serta tokoh adat dan perwakilan masyarakat Desa Mandowe.
RDP ini membahas tentang IUP CV. Warsita Karya di Desa Mandowe, kecamatan Petasia Barat, Morowali Utara, dimana kisruh perusahaan tersebut muncul saat adanya ganti rugi lahan.
Ardin Lamaesa mengaku sebagai ketua adat menyayangkan sikap Kepala Desa Mandowe yang tidak melibat semua unsur saat musyawarah ganti rugi lahan oleh CV. Warsita Karya, Ketua adat juga menungkapkan bahwa lahan adat yang diperjual belikan, adalah milik masyarakat adat.
” Masyarakat Lingkar Tambang harusnya dilibatkan semu dari Tokoh adat Tokoh pemuda dan masyarakat lainnya untuk duduk memusyawarahkan bersama-sama agar supaya ada titik temu dalam permasalahan ini, tapi sayang tindakan kepala desa ini sangat tidak seperti itu, Malah pada saat itu lembaga adat diundang resmi rapat oleh kepala desa, dan disampaikan oleh kepala desa, semua lembaga saya berhentikan, saya selaku Ketua adat langsung mengucapkan Terima kasih kepada kepala Desa,” Ungkap Ardin Lamaesa dalam RDP.
Anggota DPRD Morut Yaristan Palesa juga mengatakan bahwa IUP CV. Warsita Karya tidak layak, ia juga menegaskan agar DPRD dilibatkan dalam kisruh tersebut.
” Kalau saya cek IUP nya disini warsita karya itu 190 itu minerba yang keluarkan, termasuk belakang rumahnya orang Mondowe, Jadi kalau kita melihat posisi IUP warsita ini tidak layak di Mondowe ini, Disamping gunung, dibawahnya juga sumber air beberapa desa yang menggunakan Air Tersebut, yaitu Desa Sampalowo, Desa Mondowe, Desa Onepute,” Tegas Yaristan Palesa
Tim batarapos.com/Rudini
