Bone, batarapos.com – Seluruh anggota Dewan Partai Nasdem Kabupaten Bone yang duduk di gedung DPRD, kini tidak perlu banyak alasan lagi untuk segera membayar konpensasi suara yang merupakan kewajiban moral kepada para Caleg Partai Nasdem yang memiliki suara minimal 500 suara, atau 10 ribu rupiah dikali total jumlah suara yang diperolehnya.
Kewajiban moral yang wajib dibayar tersebut merupakan hasil surat pernyataan (tanda tangan materai) pribadi masing-masing (janji politik) yang dibuat juga tanpa paksaan kepada seluruh para Caleg Partai Nasdem Khususnya Kabupaten Bone dalam berkomitmen sebelum bertarung mengumpulkan suara sebanyak-banyaknya untuk duduk menjadi wakil rakyat.
Ketua Fraksi Partai Nasdem A.Muh.Salam dari gedung DPRD Kabupaten Bone, juga telah angkat bicara, mencoba menjadi tameng bagi rekan-rekannya yang merupakan sesama anggota Dewan terhormat dari Partai Nasdem, untuk mengeluarkan steadmen menghalau bola liar yang diangkat oleh media, yang kini bergulir kepermukaan tujuannya sebagai penyeimbang.
Salah satu steadmen A.Muh.Salam adalah menganggap keberadaan surat pernyataan anggotanya di DPRD, yang ada dikantor DPD Partai Nasdem Kabupaten Bone, legal standingnya disebut sebagai ilegal, bahkan tidak mengakui telah bertanda tangan dalam surat pernyataan seperti surat yang terungkap kepermukaan.
batarapos.com sendiri belum menghitung berapa jumlah kewajiban moral A.Muh.Salam dalam membayar konpensasi suara di dapilnya, serta bagaimana cara pembayaran kewajiban moral konpensasi suara tersebut, moralnya dicicil ?, dimana berdasarkan keterangan Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Bone ini moral mereka menjadi wakil rakyat.
Untuk melakukan pembayaran kepada mereka yang berhak Ketua Fraksi Partai Nasdem ini beralibi bahwa pembahasannya belum selesai, harus ada suarat dari DPW, mereka takut melanggar aturan partai yang notabenenya anti mahar, padahal untuk duduk dikursi DPRD pastinya akan mengeruk isi dompet.
Selaku Ketua DPD Partai Nasdem H.Sultani, SH.MH mengungkapkan telah menjalankan tugasnya untuk mengimbau kepada para Anggota Dewan Partai Nasdem, karena ini kewajiban moral mereka, mau membayar atau tidak.
“Intinya begini bagi partai itu cukup hanya mengimbau karena itu kan kewajiban moral mereka mau laksanakan atau tidak itu tergantung kesepakatan mereka yah”, tutur H.Sultani, SH.MH, 12/3/2020.
Dijelaskannya, karena itu salah satu strategi penyemangat partai turun untuk mencari suara. Jadi sekiranya sepanjang tidak ada masalah para caleg ini, tidak ada persoalan. Kalau ada yang meminta tinggal bicara kepada bersangkutan terpilih tersebut.
“Jadi nda ada juga yang ini, kami dari partai hanya bisa mengimbau saya kira begitu”, pungkasnya.
Artinya begini, kata Sultani, ini kan tidak ada juga yang meminta untuk apa juga kita panggil mereka para anggota Fraksi Nasdem,
“Jadi saya kira tidak ada juga orensinya juga kami panggil, mana kala tidak terlalu penting juga bagi siapa”, tandasnya.
Lanjut H.Sultani, SH.MH selaku Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Bone yang kembali dikonfirmasi batarapos.com, coba kalau ada caleg yang meminta caleg siapa yang berurusan dengan dapil mana ?, kita sebagai mediator saja. Makanya kita hanya sebatas mengimbau kalau tidak ada juga caleg meminta tidak bisa juga kita paksakan.
Selanjutnya, kalau misalnya ada, paling kita panggil, ini ada permintaan tolong bicarakan baik – baik. Inikan keluarga rumah tangga kamikan ?.
“Ini rumah tangga kami, harusnya diatur dengan rumah tangga kami sendiri kan begitu saja”, singkatnya.
Yang jelasnya papar H.Sultani, SH.MH, kita menyampaikan itu surat pernyataan mereka. Jadi itu tujuannya adalah untuk masing-masing bersemangat mencari suara dengan pertimbangan bahwa ada konvensasi suara.
“Tetapi itu tadi, sekali lagi bahwa antar mereka nanti misalnya kalau ada ke saya caleg yang dulu misalnya “saya minta tolong dibayarkan konvensasi suara”, Ini dapil mana ?, saya tinggal hubungi dapilnya. Dapil I, saya hubungi misalnya ketua fraksi A. Muh Salam. Nah kalau di Dapil mana? Tapi tidak ada, dapil I juga tidak ada minta itu. Jadi seperti itu makanya kita tidak punya kepentingan didalamnya”, jelasnya.
Menjawab steadmen yang dilontarkan Ketua Fraksi Partai Nasdem A.Muh.Salam, Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Bone ini menjawab. Mekanismenya kan itu, intinya begini, tidak ada anggota Dewan disitu yang tidak mau membayar sebenarnya. Tidak ada, semua mau membayar, cuman saat ini kan belum ada juga yang meminta dia mau seperti apa.
“Sekali lagi itu pernyataan mereka yah antar hubungan pribadi-pribadi masing-masing, jadi itu makanya saya kenapa tidak pernah juga kita tidak terlalu pusing karena memang pernyataan mereka sendiri akan memberikan kalau misalkan ada yang tidak terpilih” tegas H.Sultani, SH.MH.
Lanju Sultani lagi, 500 minimal ?, kan tidak semuanya dapat posisi suara minimal 500 keatas kan ?, Jadi makanya ini tidak perlu sebenarnya diributkan sebenarnya karena ini urusan rumah tangga kami.
“Kalau ada kan bisa di komunikasikan kepada yang bersangkutan tolong karena ada ini bicaraki, begitu, karena ini dari hati ke hati mereka mau sistemnya seperti apa kita tidak bisa masuk ke rana sana yah”, paparnya.
Ditanya soal bakal ribut akan terjadi tuntut menuntut apa bila tidak terdapat kesepakatan, bahkan sampai ada pihak tidak mengakui telah menandatangani surat pernyataan, Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Bone memberikan gambarannya.
“Kalau soal mengaku tidak pernah menandatangani tidak perlu eee, itukan internal kami yah jadi nanti kan mereka bisa saling membuktikan yah, yang pasti bahwa sekali lagi itu urusan anggota dewan dan anggota dewan yang terpilih, Komunikasi secara kekeluargaan”, jawabnya.
Kami ini keluarga besar, keluarga besar internal kami, rumah tangga kami, tentu dibicarakan dengan baik-baik secara kekeluargaan. (Zul/Yusri).
