Bone, batarapos.com – Sejumlah masyarakat Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, kecewa dalam pelayanan yang dilakukan oleh Admin Bansos Bank Mandiri Cabang Watampone dalam penyaluran Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Mereka merasakan dipersulit.
Seperti penyaluran KKS pada Kecamatan Lappariaja, dari beberapa masyarakat yang terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM), hanya bisa gigit jari dan pulang dengan tangan kosong.
Padahal seluruh masyarakat yang menjadi KPM berharap sudah seharusnya segera dapat menikmati bantuan pemerintah tersebut, harapan mereka lainnya jatah bantuan untuk mereka itu tidak dikorupsi atau dirampok serta dicuri oknum-oknum tertentu untuk memperkaya diri dengan cara memakai tehnik tertentu yang kesan membodohi, mengelabui masyarakat.
Melihat persyaratan yang diterapkan seperti oleh Admin Bansos Bank Mandiri saat memberikan pelayanan patut dipertanyakan dimana untuk mendapatkan kartu tersebut menurut warga telah membuatnya menjerit menangis dalam hati.
Seperti misalnya yang dialami oleh pasangan suami istri (Pasutri), Suardi dan Nidar yang menceritakan keluhanya kepada batarapos.com, saat penyaluran dikantor Kecamatan Lappariaja, Rabu (12/8/2020).
Dimana Suardi mewakili istrinya Nidar untuk menerima KKS yang kebetulan pada saat penyaluran sedang berada didaerah Kabupaten Sengkang Sulsel. Namun dari upaya inisiatif tersebut ternyata ditolak oleh pihak Admin Bansos Bank Mandiri ketika itu sedang bertugas melakukan penyaluran.
Padahal lagi Suardi sudah mengambil surat kuasa melalui pemerintah Desa lengkap dengan E-KTP dan Kartu Keluaraga (KK), istrinya Nidar, agar bisa mendapatkan kartu sembako untuk kebutuhan hidup sehari-harinya.
Dari pembagian sembako tersebut rencananya untuk dimakan Suardi dan keluarganya sehari-hari selama sebulan atau sampai pada penyaluran sembako berikutnya.
“Dia (Admin Bansos Bank Mandiri), minta lagi foto berdua sama istri saya (Nidar), harus posisi berdiri, katanya peraturan baru. Itu mi mappakereng-kereng (bahasa bugis terkesan emosional), kita sudah bolak balik baru tidak bisa ji diambil“, ungkap Suardi.
Disisi lain juga digambarkan Suardi saat itu juga terjadi pada penyaluran KKS oleh Admin Bansos Bank Mandiri dimana bahwa bukan hanya dirinya yang mengalami hal seperti ini.
“Ada juga (penerima KKS), fotonya di tolak karena ukuran kecil jadi disuruh pergi print supaya besar, pas kembali ditolak (lagi) karena latarnya lagi (bermasalah) warna kuning, jadi warga pilih tidak ambil kartu karena sudah berapa biaya di keluarkan hanya bolak balik urus berkas”, tambahnya.
Dari keterangan warga lainnya selaku KPM yang hendak penerima KKS ketika dikonfirmasi batarapos.com terkait kegiatan penyaluran yang dilakukan oleh pihak Bank Mandiri, mereka mengaku baru mendapat informasi sehari sebelum penyaluran.
“Kemarin saya baru terima informasi melalui Kepala Dusun kalau ada penyaluran kartu, jadi saya tanya apa yang harus disiapkan, Dia bilang siapkan saja KTP Sama Kartu Keluarga (KK)”, ucapnya.
Dalam konfirmasi Amar selaku Admin Bansos Bank Mandiri melalui via seluler membenarkan kejadian tersebut.
“Memang ada pak, (tapi), tidak banyak sekitar dua atau tiga atau berapa kah, (yang tidak mengambil kartunya), nanti lagi toh kita tunggu penyaluran selanjutnya”, cetusnya.
Pihak Admin Bansos Bank Mandiri tidak ingin terpojok semata wayang dimana melempar bola ke pihak lain salah satunya kinerja Dinas Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), perihal kelengkapan berkas yang harus disiapkan calon penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tersebut.
“Itu informasinya kesalahan dari Dinsos (Dinas Sosial), Mandiri itu pak bersurat ke Dinsos dari tiga minggu yang lalu untuk persiapan penyaluran. Jadi semuanya itu harus disiapkan berkasnya cuman Dinsos lambat menyampaikan penyalurannya. Kita itu Mandiri cuman diundang penyaluran sama TKSK dan Dinsos”, cetus Amar.
Namun saat dipertanyakan jumlah secara keseluruhan keping Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), yang tersalurkan khusus di Kecamatan Lappariaja selama perluasan ditahap 1 sampai tahap 2 selama kasus pandemik Virus Corona (Covid-19) mewabah, pihak Admin Bansos langsung menutup bocornya informasi. Amar mengaku lupa dan bahkan tidak hafal jumlahnya.
“Tidak dihafal kalau itu pak, ada datanya di kantor”, ujar Amar.
Sedikit berbeda saat penyaluran perluasan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), diwilayah Kecamatan Bengo misalnya yang juga dilaksanakan oleh pihak Admin Bansos Bank Mandiri bernama Ibu Yaya.
Dimana diwilayah ini ditemukan salah satu penerima KKS yang sudah meninggal namun masih terdaftar namun menurut keterangan Admin Bansos Bank Mandiri tersebut hanya 1 bulan dicairkan.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik sudah selayaknya pihak Bank Mandiri melalui Admin Bansos Bank Mandiri Cabang Watampone untuk membuka diri seperti pada setiap bulannya guna membuka membeberkan informasi jumlah rupiah uang negara yang telah dicairkan atau pada setiap penyaluran bantuan kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Bone. (Zul/Yusri)
