Jakarta, batarapos.com – Dalam acara Web Seminar (Webinar) Konsolidasi Relawan Jokowi – KH Ma’ruf Amin, Minggu (28/6/2020) mewacanakan dan mendiskusikan akan Presiden Jokowi melakukan resuffle kabinet. Para menteri-menteri yang memiliki raport merah dan kurang progresif diharapkan diganti dengan yang lebih mumpuni.
Hal ini disampaikan RB. Syafrudin Budiman SIP Ketua Umum Presidium Pusat Barisan Pembaharuan (PP BP), Selasa (30/6/2020) usai Webinar dengan tema; ‘Menuju 1 Tahun Evaluasi Pemerintahan Jokowi – KH Ma’ruf Amin dalam Kacamata Relawan’.
“Gerak kabinet lambat dan ekonomi di tengah covid 19 semakin melemah. Tidak sinergi yang baik antar menteri, untuk itu Presiden Jokowi harus merombak (red-resuffle) kabinetnya. Pasar dan masyarat menunggu respon positif Presiden Jokowi,” kata Gus Din sapaan akrabnya, selaku moderator acara.
Selanjutnya Armyn Gultom Mantan Wakil Direktur Tim Pemenangan (TKN) Jokowi-KH Ma’ruf Amin yang menjadi Host dan Keynote Speaker mengatakan, perbincangan dan dialog itu disepakati akan dilakukan secara rutin guna menggalang persahabatan, solidaritas, dan soliditas lintas relawan. Hal tersebut dipandang penting, tidak saja megawal kepeminpinan Jokowi KH Ma’ruf Amin sampai 2024, tetapi juga mengawal Indonesia berkemajuan untuk jangka panjang masa depan Indonesia.
“Diskusi ini menyamakan pemikiran, bahwa semua sepakat merapatkan dan menjaga barisan, serta mendukung program pembangunan Jokowi-Amin, sekaligus selalu menberikan sumbangsih pemikiran kepada pemerintah,” kata Armyn yang juga politisi muda Muhammadiyah ini.
Menurutnya, diharapkan semua relawan lintas segmen, jangan segan-segan mengkritisi pemerintahan Jokowi, karena dalam pandangan yang berkembang pada dialog itu berada diposisi pemerintahan. Oposisi juga sejatinya menpunyai tugas yang sama, yakni menbela semua kebijakan yang pro rakyat dan kritis terhadap langkah-langkah tidak pro rakyat.
“Bedanya hanya pada cara menyampaikan kritik. Relawan sebagai orang yang dipandang di dalam pemerintahan tidak mengkritisi secara brutal via media massa maupun medsos. Akan tetapi disampaikan langsung dalam tatap muka atau melalui surat dan atau orang terdekat dengan pemerintahan,” terang Armyn Gultom.
Sementara itu menurut Aznil Tan Kordinator Poros Benhil, evaluasi menjelang 1 tahun pemerintahan Jokowi – KH. Ma’ruf Amin perlu dilakukan reshuffle 70% kabinetnya. Para menteri dan lembaga negara yang mengisi posisi sekarang lebih banyak berlevel narsis bukan level krisis.
“Mereka cuma jago nampang ketokohan doang seakan-akan dirinya merasa orang paling elit dan pantas mengisi kekuasaan di republik ini. Sementara mereka itu miskin kinerja, miskin terobosan dan malah tidak tahu apa yang dikerjakannya,” kritik Anzil Tan dengan pedas.
Apalagi katanya, dunia lagi dilanda wabah corona, maka sangat dibutuhkan orang-orang gila, eksekutor handal yang lincah bergerak ke bawah untuk menyelamatkan anak bangsa dari penyebaran wabah Covid-19. Selain itu butuh orang yang bisa menghidupkan kembali ekonomi rakyat yang terpuruk serta mengantisipasi ancaman krisis pangan.
“Para relawan harus dimaksimalkan sebagai kekuatan mata telinga Jokowi. Apalagi pada new normal sekarang, relawan sangat potensial dilibatkan dalam program-program relaksasi,” imbau Aznil Tan memberikan solusi.
Zaenal Azis, Sekretaris Jenderal Relawan Benteng jokowi (Bejo) mendorong adanya badan, lembaga atau perwakilan yang bisa menjadi bagian dari kesatuan relawan. Dimana bisa memudahkan penyampaian ide dan gagasan serta saran kepada pemerintah. Menjaga visi misi nawacita dalam percepatan implementasi peningkatan kesejahteraan yang secara kongkrit dapat langsung dinikmati oleh masyarakat.
“Setiap relawan dapat menyalurkan pendapatnya untuk kemajuan negara dan bangsa indonesia. Program kerja pemerintah yang secara nyata, relawan bisa ikut mengawal sampai mencapai titik keberhasilan di lapangan,” ujarnya.
Kata Zaenal sapaan akrabnya, dengan mewujudkan visi dan misi secara nyata tanpa eksekusi hanya menjadi halusinasi, jika hanya menjadi wacana dari waktu ke waktu. Tentu penting sekali merapatkan barisan dengan mengedepankan suksesnya program-program pemerintah, secara nyata dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat di Indonesia.
“Membantu program-program pemberdayaan UMKM, IKM, dan koperasi agar lebih bersaing di perdagangan nasional maupun internasional. Menjembatani pemeran-pameran produk lokal di luar negeri agar terjadi peningkatan ekspor produk dalam negeri dan juga peningkatan devisa negara,” terangnya.
Ia mengatakan, perlu juga optimalisasi tenaga kerja Indonesia di luar negeri secara nyata dengan dukungan traksaksi rutin untuk devisa negara. Termasuk optimalisasi layanan haji dan umrah yang saat ini memiliki pasar yang sangat besar.
“Kami para relawan akan medukung kinerja pemerintah dalam bidang ekonomi mikro, IIKM, UMKM dan Koperasi. Relawan di bawah akan sinergi dengan program-program kerakyatan nantinya,” tukas Zaenal.
Selain itu B. Aryant Ketua Dewan Penasehat Mitra Jokowi (MiWi) menilai, kinerja pemerintahan sekarang sudah berjalan dengan baik, tetapi masih kurangnya koordinasi lintas kementerian. Apalagi dengan adanya pendemi covid 19 ini, kita akan bisa melihat jelas siapa pemimpin yang berhati nurani baik ke rakyat atau tidak.
“Solusinya adalah kita lihat sampai Agustus 2020 ini. Kalau tdk ada perubahaan ya harus dilakukan perombakan kabinet dengan memilih menteri-menteri baru, yang lebih bisa sejalan dengan langkah-langkah Jokowi,” tegasnya.
Kemudian M. Basri BK, Ketua Umum KORNI mengatakan, Relawan Jokowi – KH Ma’ruf Amin bisa terlibat di dalam pemerintahan dengan mengawal program Nawacita II. Katanya, relawan juga bisa berada di luar pemerintahan dengan mendukung dan mengawasi program-progam pemerintah di bawah.
“Kalau ada relawan yang dianggap mampu dan mumpuni secara klasifikasi assesmen, sehingga bisa berkontribusi di dalam pemerintahan. Bisa jadi komisaris, jadi pengawas, jadi pelaksana program ataupun yang lain. Tapi juga perlu bekerja di luar untuk mengawasi dari luar,” kata Basri sapaan akrabanya.
Menurutnya, sebenarnya banyak sekali para relawan yang layak masuk di pemerintahan dan bahkan bisa menjadi menteri. Namun, saat ini komunikasi relawan dan Istana (red-Presiden Jokowi) tersumbat dan bahkan sering miskomunikasi.
“Kantor Staf Presiden yang seharusnya menjadi jembatan aspirasi relawan dan masyarakat belum bisa maksimal menyerap aspirasi. Malah KSP kurang peka melihat perkembangan relawan yang sudah menyalurkan aspirasi untuk Jokowi-Amin,” tandas Basri.
Terakhir M. Rafik Perkasa Alamsyah Ketua Umum Aliansi Masyarakat untuk Nawacita (Al Maun) mengungkapkan, Presiden Jokowi sudah saatnya segera melakukan resuffle kabinet. Katanya, jika para menteri sudah tidak produktif dan malah bisa menghambat kinerja pemerintah sudah pantas diganti.
“Saya menilai ada menteri yang tidak mampu meningkatkan kinerja industri di Indonesia di tengah kondisi musibah covid 19. Bahkan saat ini malah terjadi penurunan dalam sektor industri, maka sudah sepatutnya menteri tersebut diganti,” tandas Rafik yang juga Waketum DPP AMPG ini.
Katanya, para relawan harus bersatu menyuarakan aspirasi perbaikan komposisi kabinet demi menguatkan visi Jokowi, SDM Unggul Indonesia Maju.
“Kalau ada menteri dan staf presiden kurang mampu, segera diganti segera. Para relawan mendukung hak preogratif presiden sepenuhnya,” pungkas Rafik. (red/GD)
