Makassar, Batarapos.com – Bupati Luwu Timur, H. Muhammad Thoriq Husler menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 di Hotel Four Point By Sheraton, Makassar (23/10/19).
Rakor ini mengusung Tema “Apip Unggul Cegah Korupsi”, dan dibuka oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah.
Gubernur Nurdin Abdullah mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta rakor khususnya deputi pencegahan Korupsi KPK RI bersama Irjen Kemendagri.
Nurdin menjelaskan, demokrasi yang panjang sudah tidak ada lagi, bukan jamannya sekarang untuk memperpanjang birokrasi. Karena Pemprov Sulsel berkomitmen untuk terus bersama-sama KPK dan Forkopimda, mencegah terjadinya korupsi.
“Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) diharapkan dapat bekerja dengan optimal dan rakor ini dapat menghasilkan komitmen bahwa sistem Pemerintahan harus berjalan dengan baik dengan tidak adanya korupsi serta asset yang tertib,” jelasnya.
Plt. Kepala Inspektorat Prov. SulSel, Salim AR mengungkapkan tujuan dilaksanakannya Rakor ini, adalah untuk menyamakan persepsi dan sinkronisasi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota agar sejalan dalam mengambil langkah strategis dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi di Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan.
Senada dengan Gubernur, Bupati Luwu Timur, H. Muhammad Thoriq Husler mengapresiasi Rakor Pengawasan ini, karena Pemkab. Lutim juga siap berkomitmen untuk pencegahan korupsi.
“Saya telah memerintahkan APIP Kabupaten untuk mengawal pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan di Luwu Timur dengan baik,” jelas Husler, didampingi Sekda Kabupaten Luwu Timur, Inspektur, Kepala BPKPD, Kepala Bappelitbangda.
Peserta Rakor berjumlah 228 orang, terdiri dari Bupati/Walikota, Sekda, OPD Pemprov Sulsel, Inspektur Kabupaten/Kota, Kepala Bappeda, Kepala BPKD, Kepala Bapenda, Sekretaris Inspektorat, Kasubag Perencanaan Inspektorat, Admin MCP se-Sulawesi Selatan.
Kegiatan ini juga dihadiri langsung Wagub Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, Kapolda Sulsel, Irjen Pol. Mas Guntur Laupe, Kajati Sulselbar, Firdaus Dewilmar, Koordinator Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) wilayah VIII Sulawesi, Adliansyah Malik Nasution, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Inspektorat Setda Provinsi Sulsel. (hms/ikp/kominfo)
