Luwu Timur, batarapos.com – Empat anggota DPRD Luwu Timur terpaksa mendatangi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, di Mkasaar, Kamis 18 November 2022.
Keempat anggota DPRD Luwu Timur yang berkunjung adalah, Najamuddin dari Fraksi Golkar, Abd. Munir dari Fraksi Hanura, Samuel Kandati dari Fraksi Nasdem dan Made Sariana dari Fraksi Nasdem.
Mereka menagih pemprov Sulsel soal dana Bagi Hasil Pajak (BHP) sebesar Rp. 59 Miliar lebih yang sampai saat ini belum dibayarkan ke Pemda Luwu Timur itu hanya mulai bulan Mei, Juni dan Juli 2022, untuk bulan Agustus, September dan Oktober juga belum dibayarkan.
“ Uang yang belum disetor ke kas daerah itu lima puluh sembilan miliar lebih dana BHP untuk tiga bulan ini, alasannya apa sehingga dana itu belum dibayarkan, sementara SK pembayaran sudah ada, makanya kita datangi beberapa instansi di pemprov termasuk Bagian keuangan Pemprov,” Kata Najamuddin.
Najamuddin mengungkapkan, bahwa saat menyambangi bagian keuangan Pemprov soal tunggakan dana BHP tersebut, pihak keuangan berdalih bahwa dana itu belum disalurkan lantaran belum ada perintah pimpinan.
“ Kita tanyakan kenapa belum dibayarkan sementara surat perintah pencairan sudah ada, keuangan mengatakan kalau belum ada perintah pimpinan, pertanyaan saya siapa pimpinan yang dimaksud sementara sudah ada surat perintah pencairan, bahkan Dispenda juga sudah akui kalau dana itu sudah diserahkan ke keuangan,” Ungkap Najamuddin.
Tunggakan pembayaran BHP ini berdampak besar terhadapan serapan anggaran di kabupaten Luwu Timur menurut Najamuddin, sehingga berdampak juga terhadap keterlambatan pembangunan Luwu Timur.
“ Pihak keuangan Pemrov sudah berjanji, katanya melakukan pembayaran awal pekan ini tapi sekarang sudah awal pekan belum ada lagi kabarnya,” Ujar Najamuddin.
Dana BHP yang yang dibayarkan oleh Pemprov Sulawesi Selatan ke pemerintah Kabupaten Luwu Timur diantaranya, pajak PKB, BBN-KB PBB-KB, PDAM, PLTA dan Pajak PT. Vale.
Tim batarapos.com
