Liputan : Rudini
Morowali Utara, batarapos.com – Komitmen hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kabupaten Morowali Utara belum terpenuhi. Hingga batas waktu satu bulan yang disepakati, Dinas PUPRPKPD dan perusahaan belum menuntaskan perbaikan SPAM IKK Petasia. Jumat,(17/7/2026)
Dalam RDP yang digelar pada 15 Juni 2026, PT Halmahera International Resources (HIR) berjanji menanggung biaya pemeliharaan intake SPAM IKK Petasia, sekaligus berjanji akan memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi melalui penyediaan tandon air, mobil tangki (water tank), dan tower air di wilayah terdampak.
Selain itu, PT Sumber Permata Selaras (SPS) dan PT Sumber Swarna Pratama (SSP) masing-masing menyepakati penyediaan 10 unit tandon air berkapasitas 1.200 liter.
Di sisi pemerintah, Dinas PUPRPKPD diberi waktu satu bulan sejak 17 Juni 2026 untuk menyelesaikan pemeliharaan intake, menyusun rencana pembangunan intake dan jaringan pipanisasi baru, serta membentuk kelompok kerja yang melibatkan masyarakat.
Namun hingga tenggat waktu berakhir, perbaikan SPAM IKK Petasia belum tuntas dan distribusi air bersih kepada masyarakat belum berjalan normal sebagaimana yang dijanjikan dalam hasil RDP.
Lurah Kolonodale, Muh. Yamin, mengatakan dalam beberapa hari terakhir distribusi air bersih ke rumah-rumah warga kembali terhenti.
” Beberapa hari ini distribusi air bersih ke rumah warga tidak berjalan lagi. Menurut informasi yang kami terima, kontrak dengan penyedia air bersih belum diperpanjang, ” ujarnya.
Sementara itu, Lurah Bahontula, Budi Tangko, mengungkapkan pihaknya juga masih menunggu realisasi pembagian tandon air yang menjadi komitmen perusahaan dalam RDP.
” Kami masih menunggu pembagian tandon sesuai hasil RDP dari perusahaan karena Kelurahan Bahontula belum menerima tandon sesuai jumlah yang telah disepakati, ” katanya.
Di Kelurahan Bahoue, Lurah Syarif mengatakan aliran air PDAM memang sudah kembali masuk ke rumah-rumah warga, namun kondisinya belum sepenuhnya normal.
” Air PDAM sudah mulai mengalir ke rumah warga, tetapi belum normal seperti sebelum terjadi pencemaran air di SPAM IKK Petasia, ” ujarnya.
Hal senada disampaikan Irwan dan Wahyu, warga Kelurahan Kolonodale. Mereka berharap pemerintah dan perusahaan segera memenuhi komitmen yang telah disepakati agar masyarakat kembali memperoleh akses air bersih secara normal.
” Kami berharap PDAM kembali normal karena air bersih merupakan kebutuhan dasar, bukan pilihan. Pemerintah juga harus mencari solusi jangka panjang agar kejadian seperti ini tidak terus berulang, ” ujar keduanya.
Perlunya Evaluasi
Ketua Fraksi Hanura DPRD Morowali Utara, Arief Ibrahim, mengatakan belum terpenuhinya sejumlah komitmen hingga batas waktu yang telah disepakati menunjukkan perlunya evaluasi terhadap keseriusan Dinas PUPRPKPD dan perusahaan dalam menindaklanjuti hasil RDP.
Menurut Arief, hasil RDP bukan sekadar forum untuk menyampaikan janji, melainkan menghasilkan kesepakatan yang wajib direalisasikan oleh seluruh pihak.
” Hingga tenggat waktu berakhir, masih ada sejumlah komitmen yang belum dipenuhi. Kondisi ini tentu menimbulkan pertanyaan mengenai keseriusan Dinas PUPRPKPD maupun perusahaan dalam menindaklanjuti hasil RDP. Yang dibutuhkan masyarakat adalah realisasi, bukan sekadar komitmen di atas kertas, ” tegas Arief.
Arief juga menyoroti komitmen PT Halmahera International Resources (HIR) yang dalam RDP menyatakan bertanggung jawab atas dampak yang terjadi dan bersedia membiayai pemeliharaan intake SPAM IKK Petasia. Menurutnya, komitmen tersebut harus dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab atas penyelesaian persoalan, bukan sekadar pembiayaan pekerjaan pemeliharaan.
” Jangan sampai komitmen pembiayaan pemeliharaan ini dimaknai seolah persoalan sudah selesai. Yang terpenting adalah bagaimana tanggung jawab terhadap penyelesaian dampak yang terjadi benar-benar diwujudkan, sehingga masyarakat kembali memperoleh hak atas air bersih secara normal, “ujarnya.
Ia menegaskan DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasannya agar seluruh kesepakatan dalam RDP benar-benar dilaksanakan.
” Persoalan air bersih menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, kami akan terus mengawal agar seluruh komitmen yang telah disepakati segera direalisasikan, sehingga masyarakat tidak terus dirugikan akibat belum tuntasnya penyelesaian SPAM IKK Petasia, ” tandasnya.
