Liputan : Rudini
Morowali Utara, batarapos.com – Pemerintah Kabupaten Morowali Utara menegaskan pentingnya penguatan integritas aparatur sipil negara (ASN) serta percepatan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Hal tersebut disampaikan Inspektur Daerah Kabupaten Morowali Utara, Romel Erwin Tungka, S.PT., saat menjadi pembina Apel Pagi di Pelataran Kantor Bupati Morowali Utara, Senin (5/10/2026).
Dalam amanatnya, Romel meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memberikan perhatian serius terhadap berbagai indikator tata kelola pemerintahan, termasuk pemenuhan data dan dokumen yang menjadi bagian dari penilaian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurutnya, capaian sejumlah indikator integritas Kabupaten Morowali Utara dalam beberapa tahun terakhir masih berada di bawah rata-rata nasional. Karena itu, diperlukan keterlibatan seluruh OPD yang berkaitan dengan pemenuhan data dan dokumen.
“ Ini harus menjadi perhatian kita bersama. Jangan menganggap penilaian integritas hanya menjadi urusan satu OPD, karena pencapaiannya membutuhkan dukungan dan koordinasi seluruh perangkat daerah yang terkait, ” kata Romel.
Ia juga mengingatkan aparatur mengenai Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilaksanakan KPK. Romel menjelaskan bahwa SPI berbeda dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), meskipun keduanya sama-sama berkaitan dengan tata kelola pemerintahan.
Menurutnya, proses penilaian SPI melibatkan unsur internal maupun eksternal. Karena itu, ASN yang mendapatkan pemberitahuan atau masuk dalam sampel survei KPK diminta mengikuti proses tersebut sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.
“ SPI merupakan salah satu penilaian KPK dan harus menjadi perhatian kita bersama. Apabila ada pemberitahuan atau survei yang diterima sesuai mekanisme yang ditetapkan, mohon dapat diikuti dan dikonfirmasi apabila ada hal yang diragukan, ” ujarnya.
Selain persoalan integritas, Romel menyoroti tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. Ia meminta seluruh OPD segera menyelesaikan rekomendasi maupun temuan pemeriksaan yang masih menjadi tanggung jawab masing-masing.
Untuk temuan pemeriksaan tahun 2025, penyelesaiannya ditargetkan paling lambat 10 Oktober 2026. Sementara itu, temuan dari tahun-tahun sebelumnya diberikan batas waktu penyelesaian hingga 31 Oktober 2026.
Romel menegaskan, setiap proses tindak lanjut harus didokumentasikan dengan baik, termasuk temuan yang berkaitan dengan pihak ketiga.
“ Jangan sampai tindak lanjut temuan ini dibiarkan berlarut-larut. Segera selesaikan sesuai kewenangan dan dokumentasikan prosesnya, sehingga tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari, ” tegasnya.
Ia mengatakan, progres tindak lanjut menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh rekomendasi pemeriksaan dapat diselesaikan. Inspektorat Daerah Morowali Utara, kata dia, akan terus memantau perkembangan tindak lanjut yang dilakukan masing-masing OPD.
Romel juga mengingatkan bahwa penyelesaian rekomendasi BPK tidak semata-mata untuk memenuhi kewajiban administrasi pemerintahan. Lebih dari itu, tindak lanjut tersebut merupakan bagian dari upaya memperbaiki tata kelola sekaligus mencegah persoalan serupa berkembang menjadi masalah hukum.
Dalam kesempatan yang sama, Romel menyampaikan informasi mengenai program peningkatan pendidikan bagi ASN. Ia mengajak pegawai yang masih memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, baik pada jenjang sarjana, magister maupun doktoral, agar memanfaatkan program pendidikan yang tersedia.
Menurutnya, peningkatan kualifikasi pendidikan merupakan bagian penting dalam mendukung profesionalisme, kompetensi, dan peningkatan kinerja aparatur pemerintahan.
Apel pagi tersebut diikuti jajaran ASN dan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara. Selain menjadi sarana penyampaian arahan kedinasan, apel rutin juga menjadi ruang konsolidasi untuk memperkuat disiplin, koordinasi, serta komitmen bersama dalam menjalankan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Melalui apel tersebut, Pemkab Morowali Utara kembali menekankan bahwa perbaikan tata kelola pemerintahan membutuhkan keterlibatan seluruh perangkat daerah, khususnya dalam menjaga integritas, memenuhi indikator penilaian, serta menyelesaikan setiap rekomendasi pemeriksaan secara tepat waktu.
