Liputan : Rudini
Morowali Utara, batarapos.com – Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Morut Jaya Sejahtera menggelar aksi damai di depan Kantor UPP Kelas III Kolonodale, Senin (8/12/2025) mulai pukul 10.00 WITA hingga selesai.
Ratusan peserta aksi membawa baliho dan poster berisi aspirasi terkait pengelolaan TKBM di wilayah pelabuhan Morowali Utara.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan tiga tuntutan utama.
1. Meminta Kementerian Perhubungan RI untuk menerapkan dan memastikan regulasi terkait penyelenggaraan tenaga kerja bongkar muat dijalankan secara konsisten. Mereka menilai terdapat sejumlah kebijakan yang belum sepenuhnya diterapkan di daerah.
2. Massa mendesak Kemenhub cq. Dirjen Perhubungan Laut untuk melaksanakan keputusan resmi yang mengatur pembinaan serta pengelolaan TKBM. Aturan tersebut dianggap sebagai landasan hukum yang wajib dipatuhi seluruh pihak yang terlibat dalam aktivitas kepelabuhanan.
3. Ditujukan kepada KSOP Morowali Utara, agar menertibkan aktivitas TUKS dan TERSUS yang dinilai tidak sesuai ketentuan. Massa menyoroti adanya praktik pengelolaan TKBM yang tidak melibatkan Koperasi Morut Jaya Sejahtera sebagai pengelola resmi, sebagaimana tertuang dalam PP No. 7 Tahun 2021, Permenkop No. 6 Tahun 2023, dan SKB 2 Dirjen dan 1 Deputi.
Korlap aksi, Saharuddin Butung, menegaskan bahwa aksi damai tersebut merupakan bentuk perjuangan untuk menegakkan regulasi yang sudah ditetapkan pemerintah.
“ Kami hanya meminta agar aturan dijalankan sebagaimana mestinya. Koperasi TKBM adalah pengelola resmi yang diatur undang-undang,” Ujarnya.
Sementara itu, Staf UPP Kelas III Kolonodale, Abd. Wahid, menyampaikan bahwa pihaknya menghormati seluruh aspirasi masyarakat.
“ UPP Kolonodale akan menindaklanjuti seluruh poin tuntutan melalui mekanisme resmi dan berkoordinasi dengan instansi terkait,” Jelasnya.
Aksi ini merupakan bagian dari agenda nasional yang dilakukan serentak di beberapa daerah, menindaklanjuti hasil Rakornas ke-V INKOP TKBM Pelabuhan pada 18 November di Jakarta. Rakornas tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi yang kini diperjuangkan pada tingkat daerah.
Selama aksi berlangsung, situasi tetap aman dan kondusif. Aparat TNI–Polri diterjunkan untuk menjaga keamanan agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat di sekitar Kantor UPP Kolonodale.
Pihak UPP Kelas III Kolonodale menyatakan kesiapannya untuk menerima perwakilan massa dalam dialog lanjutan.
UPP berkomitmen menindaklanjuti tuntutan yang disampaikan melalui pertemuan bersama instansi terkait, guna memastikan setiap langkah penyelesaian sesuai dengan regulasi yang berlaku.
