Masamba, batarapos.com – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), bersama anggota DPR-RI melaksanakan Diseminasi Pengawasan Keuangan Haji Operasional Sustanabilitas keuangan Haji, bertempat di Hotel Elegant Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Sulsel. Selasa (4/2/2020).
Kegiatan ini dihadiri Dewan Pengawas BPKH Khazan Faozi, Anggota DPR RI Muhammad Fauzi, Rektor IAIN Palopo Dr. Abdul Pirol,M.Ag, KAHMI Lutra Sulfi Sibenteng, Ketua DPRD Luwu Utara Drs. Basir, Amir Makhmud Anggota DPRD Luwu Utara, pimpinan bank se Luwu Utara, tokoh Agama, tokoh Pemuda dan tokoh masyarakat.
Komisi VIII anggota DPR RI Muhammad Fauzi, mengatakan terkait kuota haji Luwu Utara untuk tahun 2020 perlu di publik. Serta mencari solusi daftar tunggu calon jemaah haji yang menunggu sampai 20 tahun.
“Semoga tak ada lagi jemaah haji yang berangkat dengan kuota dari Luwu Utara yang bukan Penduduk Luwu Utara. Tahun ini jemaah haji yang berangkat harus mendapatkan rekomendasi bupati,” kata Muhammad Fauzi.
Dia juga mengharapkan tak ada lagi masalah yang berulang tiap tahunnya pada saat keberangkatan jemaah haji dan semua kuota haji harus habis digunakan oleh jemaah haji jangan lagi ada kuota yang tidak terpakai seperti tahun sebelumnya.
Kantor Departemen Agama (Kadepag) Kabupaten Luwu Utara dan pemerintah daerah komitmen difasilitasi oleh komisi VIII dan BPKH tak ada lagi jemaah haji yang berangkat dengan kuota dari Luwu Utara yang bukan Penduduk Luwu Utara. (Drs)
