Liputan : Dedhy
Luwu Utara, batarapos.com – Bupati Luwu Utara Andi Abdullah Rahim membuka sosialisasi tindak lanjut penonaktifan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) SK mensos Nomor 03 HUK 2026 di aula Lagaligo Kantor Bupati Luwu Utara, Senin, (2/3/2026) kemarin.
Dalam sambutannya, Andi Abdullah Rahim, menyampaikan bahwa kesehatan adalah layanan yang paling utama yang harus diprioritaskan di masyarakat, terutama di Luwu Utara.
” Komitmen kita adalah memberikan layanan yang sebaik-baiknya terutama kepada masyarakat/keluarga kita yang masih mengalami masalah kemiskinan, ” kata orang nomor satu di Luwu Utara ini.
” Berdasarkan SK mensos nomor 3 HUK tahun 2026 terdapat dinamika data yang cukup signifikan se-indonesia, kita menghadapi angka penonaktifan peserta PBI JK sebanyak 11.085.286 jiwa dan untuk Luwu Utara sebanyak 22.377 jiwa. Angka Ini bukan sekedar statistik, ini adalah warga kita, petani kita, tetangga kita dan saudara-saudara kita yang saat ini mungkin sedang merasa cemas akan perlindungan kesehatan mereka, ” sambungnya.
Bupati juga menyampaikan kepada para Camat, Lurah dan kepala desa, yang sempat hadir, bahwa saat ini dukungan anggaran daerah untuk masyarakat peserta PBI BPJS kesehatan, yang dijamin Pemda tahun 2026 sangat terbatas. Karena itu, camat dan lurah diminta turun langsung melakukan verifikasi faktual agar warga yang memang layak tetap mendapatkan jaminan kesehatan.
” Manfaatkan momentum penonaktifan ini untuk memasukkan kembali warga kita yang benar-benar layak ke dalam skema PBI JK pusat melalui SIKS-NG, kita harus berupaya maksimal agar beban jaminan kesehatan warga miskin dapat ditanggung oleh pemerintah pusat, ” ujar Bupati Luwu Utara.
” Saya berharap kita semua melakukan sosialisasi yang menyejukkan kepada masyarakat jangan sampai berita penonaktifan ini menimbulkan kepanikan, berikan pemahaman kepada warga bahwa ini adalah bagian dari pembenahan data nasional dan pemerintah daerah tidak akan tinggal diam, ” tambahnya.
Bupati Andi Rahim juga menyampaikan bahwa universal health coverage (UHC) di Luwu Utara bukan sekedar angka di atas kertas tapi benar-benar dirasakan manfaatnya secara nyata.
” Saya berharap sosialisasi Ini menghasilkan langkah konkret cepat dan tepat sasaran, agar seluruh masyarakat Luwu Utara punya akses layanan kesehatan tanpa terkendala biaya, ” harapnya.
” Jika ada keluarga, tetangga, atau warga yang mendapati BPJS PBI-nya tidak aktif, segera laporkan ke pemerintah desa atau kelurahan untuk diverifikasi. Bagi kami, tidak boleh ada warga Luwu Utara yang tertinggal dalam urusan kesehatan, ” kuncinya.
Selain Bupati Luwu Utara, Andi Abdullah Rahim, kegiatan tersebut juga dihadiri oleh BPJS Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, camat, dan Lurah dan Kades se-Luwu Utara.
