Liputan : Rudini
Morowali Utara, batarapos.com – Menghadapi kondisi keuangan yang dinilai cukup berat secara nasional, Bupati Morowali Utara, Delis Julkarson Hehi, menggelar pertemuan evaluasi bersama sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di ruang kerjanya, Kamis (11/6/2026).
Pertemuan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Djira K dan Sekretaris Daerah Musda Guntur. Hadir pula sejumlah kepala OPD strategis, antara lain Asisten I, Kepala Inspektorat, Kepala Bapenda, Kepala Bappelitbangda, Kepala BPKAD, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Koperasi, Sekretaris Dinas PUPR, serta Kabag Pengadaan Barang/Jasa.
Evaluasi tersebut dilakukan untuk memperkuat sinergi, koordinasi, dan efektivitas pelaksanaan program pembangunan daerah yang mendukung pencapaian program nasional melalui Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Selain itu, langkah ini juga bertujuan memastikan seluruh program daerah tetap sejalan dengan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2025–2029.
Dalam arahannya, Bupati Delis meminta seluruh pimpinan OPD untuk melakukan peninjauan kembali terhadap program dan kegiatan yang telah direncanakan, dengan memprioritaskan program yang bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda.
“ Kita harus mengacu pada program Asta Cita dan RPJMD yang selaras dengan visi dan misi yang sudah ditetapkan, ” tegas Bupati Delis.
Terkait kebutuhan pembiayaan sejumlah proyek infrastruktur yang dinilai mendesak, Bupati mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Morowali Utara tengah mengupayakan skema pinjaman melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Menurutnya, pinjaman tersebut diharapkan dapat membantu menutupi kekurangan anggaran pembangunan, meski peluang yang tersedia cukup kompetitif karena banyak daerah lain di Indonesia yang juga mengajukan pembiayaan serupa.
“ Kita sedang upayakan melakukan pinjaman ke PT SMI. Tapi mungkin jumlahnya terbatas karena daerah lain di Indonesia juga mengajukan pinjaman yang sama, ” ujarnya.
Sebagai jaminan dalam pengajuan pinjaman tersebut, Pemkab Morowali Utara mengusulkan dana kurang bayar yang masih tertahan di pemerintah pusat. Dana tersebut berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH) sektor pertambangan yang nilainya cukup besar dan hingga kini belum diterima daerah.
Langkah evaluasi dan penyesuaian program ini menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah untuk menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah tantangan fiskal, sekaligus memastikan program prioritas masyarakat tetap dapat berjalan secara optimal.
