![](https://batarapos.com/wp-content/uploads/2024/08/GIF_20240816_155321_246.gif)
![](https://batarapos.com/wp-content/uploads/2024/08/GIF_20240816_155815_146.gif)
Luwu Timur, batarapos.com – Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, melalui Dinas Kesehatan melakukan Evaluasi Tenaga Pendamping Gizi Desa (TPGD) Tahun 2023, yang berlangsung di Aula Sasana Praja Kantor Bupati, Jum’at (14/07/2023).
Kegiatan ini dibuka oleh Staf Ahli Hukum dan Pemerintahan, dr. April yang juga dihadiri Ketua TP PKK Kabupaten Lutim sekaligus Ketua Kabupaten Kota Sehat (KKS), Hj. Sufriaty, Plt. Kepala Dinkes, dr. Adnan D. Kasim, Kepala Bapelitbangda, Dohri As’ari, perwakilan Dinas Kesehatan Provnsi Sulawesi Selatan, Perwakilan Kepala OPD, Camat, Kepala Puskesmas TPGD, Kepala Desa Lokus TPGD, serta para tenaga pendamping Gizi Desa.
Staf Ahli Hukum dan Pemerintahan, dr. April mengatakan, berdasarkan surat keputusan Menteri PPN/Bappenas No. 10 tahun 2021 tentang penetapan perluasan kabupaten/kota lokasi fokus intervensi penurunan stunting, maka Pemerintah Lutim sangat serius mengupayakan penurunan prevalensi stunting.
” Dengan adanya surat keputusan ini, komitmen Luwu Timur tidak akan pernah kendur dalam menangani kasus stunting,” kata dr. April.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa, di tahun 2023 adalah tahun kedua Lutim menerima bantuan tenaga pendamping gizi, yang pada tahun 2022 sebanyak 10 lokus desa di tiga kecamatan, kemudian di tahun 2023 disusul dengan lima desa lokus di empat kecamatan.
” Keberasaan TPGD ini memberikan kontribusi yang sangat berharga, setelah enam bulan melakukan pendampingan maka tentu ada data akhir yang akan di evaluasi termasuk progresnya. Karena kita ingin melihat efektivitas tenaga pendamping ini apakah ada nilai tambah atau tidak dibandingkan desa yang memiliki tenaga pendamping di lima desa,” jelas dr. April.
Olehnya itu, Staf Ahli Hukum dan Pemerintahan berharap kepada Dinas Kesehatan yang dipercayakan untuk memfasilitasi aksi stop stunting di kabupaten agar terus dimaksimalkan.
” Kolaborasi dengan baik bersama tenaga kesehatan yang telah ada di Luwu Timur, sehingga tujuan kita bersama menuju zero stunting dapat terwujud,” harap dr. April.
Sementara Ketua TP PKK Kabupaten Lutim, Hj. Sufriaty mengatakan, terkait dengan lima desa yang diberikan pendamping telah dilakukan launching rumah gizi, dimana TP PKK tentunya mendapatkan arahan dari provinsi Sulsel.
” Hanya lima desa yang sebenarnya perlu melaksanakan lima rumah gizi ini, tetapi antusias dari pada masyarakat, kepala desa dan seluruh jajarannya termasuk Ketua TP PKK desa yang ada di Luwu Timur. Mudah-mudahan rumah gizi yang kami sudah launching ini berfungsi dengan baik,” ucap Sufriaty.
” Kami juga berharap ada progres selama mereka ada di Luwu Timur, jangan sampai lebih tinggi progres desa yang tidak memiliki pendamping dari pada yang ada pendamping,” tambahnya.
Sufriaty juga berpesan kepada Kepala Puskesmas yang ada di kecamatan untuk tidak hanya memperhatikan desa yang mempunyai lokus stunting, tetapi melihat secara keseluruhan.
“Ini adalah kerja-kerja kita semua, bukan hanya Dinas Kesehatan, Bapelitbangda, TP PKK tetapi semua yang terikat didalam percepatan penurunan stunting. Olehnya itu, mari kita saling berkolaborasi untuk menuju zero stunting,” harapnya.
Setelah itu, dilakukan penyerahan laporan Hasil Pendampingan, Paket Intervensi Gizi (Taburia dan Supralysin), Alat Antopometri KIT, Buku Saku Rumah Gizi, Juknis oleh Dinkes Provinsi Sulsel kepada dr. April, didampingi Plt. Kepala Dinkes bersama Kepala Bapelitbangda, serta penyerahan sertifikat kepada tenaga pendamping gizi desa.
Sumber : Humas/kominfo-sp
![](https://batarapos.com/wp-content/uploads/2024/08/GIF-IKLAN.gif)