Luwu Utara, batarapos.com – Menindaklanjuti surat badan penanggulangan bencana daerah (BPBD), pemerintah Desa Tolada dan Pettalandung, kecamatan Malangke, kabupaten Luwu Utara, melakukan sosialisasi dana siap pakai (DSP) bantuan perbaikan rumah tingkat desa pasca bencana banjir bandang, Selasa (1/2/2022) kemarin.
Sosialisasi tersebut dilakukan di Tribun lapangan sepak bola Tolada, dihadiri camat Malangke yang diwakili, Kapolsek Malangke AKP Alimin Pammu, kalaksa badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) Mursalim muchtar, kades Tolada Andi Zulpadli, Kades Pettalandung, Masyarakat calon penerima terdampak banjir Bandang kategori rusak ringan.
Kades Tolada Andi Zulpadli mengatakan bahwa sebanyak 49 KK yang mereka usulkan ke pemerintah kecamatan dan kabupaten.
“Namun hanya 22 KK yang mendapatkan bantuan stimulan perbaikan rumah tahun 2022, Kami selaku Pemerintah desa berharap yang belum mendapatkan bantuan tersebut kiranya bersabar untuk usulan-usulan yang belum dapat diakomodir oleh Pemerintah daerah,” ucapnya.
“Jangan kecewa tapi kami dari pemerintah desa, kecamatan dan kabupaten akan tetap membantu untuk diusulkan kembali,” sambungnya.
Sementara itu, Kalaksa BPBD Muslim Muchtar mengatakan bahwa sosialisasi ini sudah tahap ke 3 (tiga) karena sudah pernah dilakukan ditingkat kabupaten.
“Sosialisasi ini yang sudah ke tiga kalinya kita lakukan karena sudah pernah dilakukan ditingkat kabupaten yang dihadiri Bupati, wakil Bupati, Sekda, jajaran Polri, Kejaksaan, SKPD terkait, kecamatan dan warga terdampak banjir di Enam kecamatan di Luwu Utara,” ujarnya.
“Enam kecamatan yang terdampak banjir yakni kecamatan Masamba, Baebunta, Baebunta Selatan, Sabbang, Malangke, dan Malangke Barat,” tambahnya.
Muslim Muchtar menuturkan bahwa sebanyak 32 desa yang terdampak langsung dari bencana banjir bandang.
“Bantuan ini khusus untuk yang terdampak banjir bandang pada 13 Juli 2020 lalu. Dana bantuan ini berasal dari pemerintah pusat melalui APBN dan dikelola oleh BNPB,” tuturnya.
“Bantuan stimulan ini adalah kita dibantu pemerintah tapi tidak semuanya, contoh di Malangke kategori rusak ringan dapatnya 10 juta per rumah bukan per KK dan diharapkan juga harus mengatur secara teknis cara pengelolaannya,” kuncinya.
Tim batarapos.com/Dedi
