Liputan : Rudini
Morowali Utara, batarapos.com – Pemerintah Kabupaten Morowali Utara (Morut) tengah menghadapi tekanan fiskal serius akibat defisit anggaran yang telah berlangsung selama empat bulan terakhir. Salah satu opsi yang kini dipertimbangkan adalah pengajuan pinjaman dana segar melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), dengan skema yang disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.
Bupati Morowali Utara, Delis Julkarson Hehi, menjelaskan bahwa akar persoalan berasal dari tidak tersalurkannya dana bagi hasil (DBH) kurang bayar yang sebelumnya telah dimasukkan dalam komponen pendapatan APBD. Padahal, dasar penganggaran tersebut mengacu pada peraturan Menteri Keuangan yang biasanya diikuti dengan transfer ke kas daerah.
“ Biasanya setelah peraturan menteri keuangan keluar, dana langsung ditransfer ke rekening kas daerah. Tapi tahun ini tidak terjadi. Kami juga tidak tahu apakah ini karena perubahan kebijakan atau kondisi keuangan negara, ” ujarnya, Rabu (22/4/2026).
Menghadapi kondisi tersebut, Pemkab Morut mencoba mencari solusi alternatif agar roda pemerintahan tetap berjalan. Salah satu langkah yang diusulkan adalah meminjam dana dari PT SMI dengan jaminan dana kurang bayar yang hingga kini masih tertahan di pemerintah pusat.
Skema ini dirancang agar tidak membebani struktur APBD secara langsung. Pembayaran pinjaman akan dilakukan hanya jika dana dari Kementerian Keuangan benar-benar dicairkan.
“ Kalau Kementerian Keuangan bayar, berarti kita juga bayar ke SMI. Tapi kalau tidak dibayar, kita juga tidak bayar. Jadi ini tidak mengganggu postur APBD, ” jelas Delis.
Namun demikian, rencana tersebut masih harus melalui persetujuan DPRD serta menunggu petunjuk teknis resmi dari Kementerian Keuangan. Meski begitu, secara komunikasi awal, ruang untuk skema ini disebut sudah dibuka.
Tekanan terhadap APBD Morowali Utara tidak kecil. Sebelumnya, daerah ini sudah mengalami pemangkasan dana transfer sekitar Rp 350 miliar, yang menyebabkan total APBD turun dari Rp1,7 triliun menjadi Rp1,4 triliun.
Selain itu, terdapat komponen dana kurang bayar yang kembali dimasukkan dalam perhitungan sebesar kurang lebih Rp 285 miliar. Jika tidak ada pembiayaan alternatif, maka pemerintah daerah terpaksa memangkas kembali anggaran dalam jumlah yang sama.
“ Kalau itu terjadi, maka tidak ada belanja fisik yang bisa kita kerjakan, satu rupiah pun tidak, ” tegasnya.
Bupati menyebut bahwa angka Rp 285 miliar menjadi batas minimal kebutuhan pinjaman untuk menjaga agar APBD tetap berjalan. Namun, jika pemerintah daerah ingin tetap melakukan pembangunan yang signifikan, maka nilai pinjaman yang dibutuhkan tentu harus lebih besar.
Lebih jauh, Delis mengungkapkan bahwa total dana kurang bayar dari pemerintah pusat untuk periode 2023–2024 diperkirakan mencapai sekitar Rp 500 miliar. Angka ini belum termasuk potensi kurang bayar pada tahun 2025.
Sementara itu, untuk dana bagi hasil reguler yang berjalan setiap tahun, perhitungannya masih bersifat dinamis karena harus direkonsiliasi setiap tiga bulan.
“ Yang kita tahu hari ini, tahun 2023–2024 itu plus minus Rp 500 miliar. Itu belum termasuk tahun 2025, ” ungkapnya.
Di sisi lain, harapan tetap disematkan pada kemungkinan pencairan dana kurang bayar melalui APBD Perubahan pemerintah pusat. Bupati mengaku telah berkomunikasi dengan Gubernur terkait hal tersebut.
Namun, jawaban yang diterima masih bersifat normatif.
“ Sudah saya tanyakan ke Pak Gubernur, beliau bilang sabar-sabar, ” pungkasnya.
