Luwu Utara, batarapos.com – Beberapa hari ini keluhan salah satu orang tua di Luwu Utara menjadi perbincangan, harus mengeluarkan biaya saat konsultasi dan pemeriksaan kesehatan kepada dokter sebelum dilaksanakan vaksin.
Padahal telah diketahui bersama bahwa apabila ada riwayat penyakit tidak dibolehkan untuk divaksin, sehingga dengan itu ortu ini mengajak anaknya melakukan konsultasi dan pemeriksaan kesehatan kepada poli anak.
Anehnya dari riwayat itu, tidak ada yang bisa mengeluarkan rekomendasi untuk tidak divaksin karena riwayat penyakit, disisi lain harus selesai vaksin baru bisa ikut Pembelajaran Tatap Muka (PTM)Â dan harus berulang kali melakukan pemeriksaan kesehatan dan konsultasi.
Dari kejadiaan ini, Ketua Pimpinan Daerah (PD) Pemuda Muhammadiyah (PM) Kabupaten Luwu Utara angkat bicara.
“Memang ada yang ambigu terkait dengan vaksinasi anak ini, ada keharusan untuk anak ikut vaksin disisi lain ketika ada riwayat penyakit justru disuruh untuk kontrol dan konsultasi kedokter ahli, tapi anehnya justru biaya dibebankan kepada kita,” ujar Haerul Tungga Ketua PDPM Luwu Utara Kamis (20/1/2022).
“Bukankah kita telah mengetahui bahwa anggaran vaksin itu ada, kemana anggaran itu, tidak kah diperuntukkan juga terkait dengan hal seperti ini,” tambahnya.
Haerul Tungga melanjutkan bahwa kalau kita lihat fakta lapangan diduga dan seolah ini ada permainan oleh pihak kesehatan, coba bayangkan selama masa pandemi ini ekonomi telah terpuruk pemasukan berkurang, enteng bagi mereka yang memiliki gaji bulanan bagaimana yang mereka tidak memiliki penghasilan tetap.
“Kan kasihan, konsultasi harus bayar, tidak divaksin tidak bisa PTM, tidak dilayani dalam administrasi dimana kah hati nuranimu, Mestinya pihak pemerintah khususnya Kesehatan harus kedepankan prikemanusiaan,” ucapnya.
“Kita mendukung vaksinasi ini, tapi kemanakah hati nuranimu ketika ekonomi terpuruk harus mengeluarkan biaya hanya hal konsultasi dan pemeriksaan kesehatan,” tandasnya.
Sebelumnya, KTU RSUD Andi Djemma Masamba Kabupaten Luwu Utara, Imran Ismail saat dikonfirmasi awak media terkait biaya pemeriksaan kesehatan untuk mengetahui kondisi peserta vaksin mengatakan bahwa peserta vaksin yang melakukan pemeriksaan kesehatan menggunakan jalur umum dikenakan biaya.
“Vaksin gratis, skrining juga gratis tapi untuk pengecekan kesehatan peserta yang mau vaksin dan menggunakan jalur umum itu dikenakan biaya,” ungkap Imran Ismail.
Imran juga menyebut, peserta vaksin yang menggunakan kartu BPJS itulah yang tidak dikenakan biaya.
“Ketika pemilik BPJS ingin melakukan suntik vaksin dan harus melakukan pengecekan kesehatan itu gratis tetapi harus melalui prosedur,” pungkasnya.
Tim batarapos.com/Dedi
