Liputan : Rudini
Morowali Utara, Dalam rangka kunjungan Tim Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI), Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara menggelar Rapat Koordinasi Program Pencegahan Korupsi yang pada pelaksanaannya dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali Utara Musda Guntur bertempat di Ruang Pola, pada Rabu (14/08/2024).
Rapat ini diikuti oleh seluruh Pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara serta dihadiri oleh Tim Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK RI yang di pimpin oleh Tri Budi Rohmanto sebagai Ketua Tim.
Saat membuka rapat, Sekda Morut terlebih dahulu memperkenalkan Profil Kabupaten Morowali Utara mulai dari sejarah berdirinya Kabupaten sampai dengan kondisi pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Morut kepada Tim KPK yang hadir.
Sekda juga berterima kasih kepada Tim KPK RI karena sejak terjalinnya koordinasi dengan pihak KPK RI, membawa dampak positif bagi pencegahan korupsi di Kabupaten Morowali Utara.
” Rapat ini adalah momentum strategis bagi para Pimpinan Perangkat Daerah untuk melakukan sharing, bertukar pendapat serta konsultasi sehingga apa yang menjadi polemik selama ini dapat dikonsultasikan dengan sebaik-baiknya,” ucap Sekda.
Sekda Morut berharap rapat koordinasi ini dapat membawa dampak positif dalam menciptakan birokrasi yang Good Governance.
“ Semoga rapat koordinasi ini memberikan dampak positif dalam menciptakan birokrasi yang Good Governance di Kabupaten Morowali Utara,” pungkas Sekda.
Sementara itu, ditempat yang sama, Tri Budi Rohmanto selaku Ketua Tim KPK RI mengatakan bahwa kunjungan kerja yang dilakukan merupakan Program tahunan dari KPK RI yang memfokuskan kepada pencegahan korupsi yang ada di lingkup Pemerintah Daerah.
Tri juga menjelaskan bahwa korupsi merupakan tindak pidana dan juga kejahatan luar biasa. Oleh karena itu, sebelum melakukan penindakan, harus dilakukan pencegahan terlebih dahulu.
“ Korupsi ini apabila tidak kita pahami akibatnya, maka kita tidak akan bisa memeranginya,” ucap Tri.
Dari data yang dihimpun KPK RI, pada tingkat Pemerintah Daerah, bentuk korupsi yang paling banyak dilakukan adalah gratifikasi atau suap serta pengadaan barang dan jasa.
Dirinya juga menjelaskan bahwa tindak pidana korupsi pada tingkat Pemerintah Daerah, sangat rentan terjadi kepada Pejabat yang memiliki kewenangan. Sehingga penting bagi para Pejabat yang memiliki kewenangan untuk dibekali dengan pengetahuan dalam upaya pencegahan korupsi di Daerah.
“ Pencegahan korupsi di Pemerintah Daerah sebagai ikhtiar perbaikan tata kelola pemerintahan dalam rangka mendorong kemandirian fiskal daerah, mengoptimalkan fungsi Aparatur Pemerintahan, memperbaiki layanan publik dan mengefisienkan APBD untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” jelas Tri.
Rapat koordinasi diisi dengan pemaparan materi yang disampaikan oleh Tri Budi Rohmanto selaku Ketua Tim, dilanjutkan dengan diskusi dengan seluruh peserta rapat.
Setelah melaksanakan rapat koordinasi, Tim KPK RI melakukan kunjungan ke sejumlah tempat yang menjadi pembangunan proyek strategis di Kota Kolonodale seperti SMPN 1 Petasia dan gedung Islamic Center.
