Makassar, batarapos.com – Ni’matullah Wakil ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan angkat bicara soal berita pengusiran PT. Vale yang viral beberapa hari terakhir.
Berita itu beredar setelah diterbitkan oleh salah satu media di Sulawesi Selatan dengan judul “Tak beri kontribusi nyata, PT. Vale diminta angkat kaki dari Sulsel” dimana yang berkomentar adalah Ketua Komisi D DPRD Sulawesi Selatan Rahman Pina (RP).
Ni’matullah mengaku bereaksi karena terdapat dua berita dalam bulan Maret ini dengan judul tidak tepat. Pertama, DPRD Sulsel menolak perpanjangan kontrak PT.Vale. Judul berita itu dinilai Ni’matullah tidak tepat dan fatal, karena berdasar komentar dan aspirasi orang per orang di DPRD Sulsel. Dan media tersebut membawa nama lembaga DPRD.
“Sementara kami di DPRD Sulsel, secara kelembagaan belum pernah membicarakan dan putuskan hal itu secara komprehensif dan sesuai mekanisme DPRD,” Katanya.
“Jadi, bukan soal setuju atau tidak tentang kontrak PT.Vale, tetapi hal itu belum menjadi sikap lembaga. Judul berita itu bertendensi framing atau penggiringan opini, jadi harus diluruskan,” sambung Ulla sapaan akrab Ketua Partai Demokrat Sulsel periode lalu itu.
Kedua, lanjut Ni’matullah, muncul berita dengan judul DPRD Sulsel mengusir utusan PT.Vale. Sekali lagi, judul itu provokatif dan tidak tepat karena yang terjadi itu hanya dinamika biasa dalam rapat-rapat di DPRD. “Bukan DPRD Sulsel yang mengusir utusan PT.Vale,” tegasnya.
“Bahwa saya sayangkan kondisi “pengusiran” tersebut, lebih karena kurang elok tampaknya, kita yang undang, lalu kita yang usir,” ucap Ni’matullah.
Seyogyanya, menurut Ni’matullah, beri saja dulu kesempatan utusan PT.Vale memberikan penjelasan atau klarifikasi atas laporan masyarakat dan protes dari WALHI Sulsel, terkait soal limbah.
Bila ternyata dianggap datanya kurang valid atau penjelasannya kurang memadai karena kapasitas jabatannya di perusahaan tidak pada level pengambil kebijakan, maka buatlah kesimpulan sementara dan rekomendasikan rapat tindak lanjut dengan meminta kehadiran otoritas yang lebih tinggi di PT.Vale, direktur misalnya.
“DPRD ini lembaga terhormat, jadi berprilakulah terhormat dengan saling menghargai. Rapat dengar pendapat (RDP) itu rutin dilakukan di DPRD, hampir tiap bulan dan hampir semua komisi melakukan rapat-rapat seperti itu,” ujarnya.
Ni’matullah pun menjelaskan bahwa RDP itu forum klarifikasi terhadap masalah-masalah atau aspirasi masyarakat yang mencuat atau aspirasi yang masuk ke DPRD. Sehingga, untuk keperluan tersebut, maka DPRD mengundang pihak-pihak yang terkait dengan masalah atau aspirasi masyarakat tersebut.
“Kenapa perlu mengundang pihak terkait, karena kita harus dengar semua pihak tentang masalah tersebut. Supaya DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat bisa proporsional, obyektif, dan lengkap dalam menyikapi masalah atau aspirasi masyarakat yang berkembang,” tuturnya.
“Saya berharap judul dan pemberitaan media tersebut bukan _by design_ dengan tujuan menyeret lembaga DPRD dalam manuver yang tidak jelas dan gegabah. Saya tidak punya urusan dengan PT.Vale, apalagi membela PT.Vale,” tegas Ni’matullah.
Sebagai Pimpinan DPRD Sulsel, Ni’matullah hanya ingin meluruskan persepsi terhadap lembaga legislatif karena judul dan berita-berita tersebut sudah viral. “Supaya posisi lembaga ini tepat, tidak ditunggangi kepentingan dan agenda segelintir orang,” tutup Ni’matullah.
Tim batarapos.com
