Liputan : Tim batarapos.com
Luwu Timur, batarapos.com – Dalam rapat Paripurna DPRD Kabupaten Luwu Timur Masa Sidang ke-IX Tahun 2024/2025 yang digelar pada Senin (11/11/24), Legislator Wahidin sampaikan pendangan fraksi Golkar terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Lutim TA. 2025.
Disampaikan, APBD merupakan bentuk menajemen keuangan daerah dalam pengalokasian sumber daya di daerah secara optimal, sekaligus juga alat evaluasi orientasi pemerintah dalam pembiayaan pembangunan. Karena itu, setiap belanja pemerintah harus ditujukan untuk kepentingan publik dan pemakaiannya harus dipertanggungjawabkan.
“ Dengan kata lain, APBD harus bermanfaat serta memberikan kebaikan-kebaikan yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” jelas Wahidin.
“ Mengenai hal ini, Fraksi Golkar DPRD Luwu Timur merasa perlu mengetahui kondisinya, agar kemudian dalam pembahasan rancangan APBD nantinya kami dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan yang obyektif, efektif dan memberikan kebaikan-kebaikan untuk masyarakat Lutim, maka kondisi real APBD selayaknya untuk dipahami secara utuh,” tandasnya.
Adapun pandangan Fraksi Golkar terhadap Ranperda APBD TA. 2025 yang disampaikan Legislator Wahidin Wahid S.AN, sebagai berikut :
Pertama, Fraksi Partai Golkar mengapresiasi penyerahan Rancangan Perda tentang APBD TA. 2025, agar bisa dijalankan sesuai dengan jadwal yang diamanahkan pada regulasi keuangan daerah.
Kedua, Fraksi Partai Golkar memandang bahwa, pencapaian pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Luwu Timur adalah tujuan utama, hal ini dikarenakan potensi Kabupaten Luwu Timur dengan kesuburan sumber daya alam dan SDM tentunya sebagai bekal utama untuk membangun Luwu Timur berkelanjutan, lebih maju, lebih sejahterah berdasarkan nilai agama dan budaya.
Ketiga, Tentang APBD TA. 2025, Fraksi Partai Golkar kedepan mengharapkan orientasi anggaran belanja untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat harus menjadi prioritas yang utama, maka meminta Pemerintah Kabupaten Luwu Timur meningkatkan kualitas pengelolaan Keuangan Daerah serta meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran, supaya dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai target pembangunan secara merata.
Fraksi Partai Golkar berharap supaya pelayanan masyarakat untuk sektor yang bersifat umum lebih ditingkatkan dan dilanjutkan, seperti infrastruktur jalan raya, pertanian, pendidikan, pelayanan kesehatan masyarakat kecil.
“ Pada dasarnya, Fraksi Partai Golkar dapat memahami berbagai pertimbangan termasuk di dalamnya kebijakan melakukan recofusing yang menjadi landasan guna efektifitas belanja daerah untuk Tahun Anggaran 2025 dan menerima Ranperda tentang APBD TA. 2025 untuk kemudian dibahas pada tahap selanjutnya,” pungkas Wahidin.
