Liputan : Dedi
Luwu Utara, batarapos.com – Ditengah upaya efisiensi fiskal dan penataan strategi pembayaran utang daerah kepada pemerintah pusat, DPRD Luwu Utara tetap menjalankan agenda konstitusionalnya melalui kegiatan reses anggota dewan. Meski begitu, pelaksanaannya kini mengedepankan prinsip efisiensi, kesederhanaan, dan tanggung jawab anggaran.
Wakil Ketua DPRD Luwu Utara, Karemuddin, menegaskan bahwa reses bukan sekadar kewajiban formal para legislator, melainkan sarana penting untuk menjalin komunikasi langsung dengan masyarakat serta menyerap aspirasi dari daerah pemilihan masing-masing.
“ Kami menyadari bahwa kondisi keuangan daerah saat ini sedang tidak ideal. Karena itu, pelaksanaan reses dilakukan secara hemat, jauh dari kesan pemborosan,” Ujarnya usai melaksanakan reses masa sidang ke II tahun 2024-2025, pada Rabu (23/04/2025).
Ia menambahkan, pihaknya telah mengimbau seluruh anggota dewan untuk melaksanakan reses secara efektif, sederhana, dan tepat sasaran.
Menurutnya, efisiensi dalam pelaksanaan reses bukan berarti mengurangi substansi, tetapi lebih kepada penataan ulang prioritas agar hasilnya tetap berkualitas dan mampu menjadi pijakan kebijakan yang berdampak langsung bagi rakyat.
“ Kami ingin menunjukkan bahwa DPRD juga berkomitmen terhadap semangat penghematan. Ini adalah bagian dari upaya kami membangun kepercayaan publik sekaligus menunjukkan empati atas kondisi fiskal yang sedang kita hadapi bersama,” Lanjut Karemuddin.
Ia juga menegaskan bahwa DPRD Luwu Utara akan terus menyelaraskan kegiatan reses dengan kebutuhan nyata masyarakat, khususnya dalam bidang layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, serta perbaikan infrastruktur desa.
“ Dalam keterbatasan anggaran pun, kami ingin masyarakat tetap merasa dekat dengan wakilnya di parlemen. Kami hadir untuk mendengar dan menyampaikan harapan mereka, seraya tetap menghormati kondisi keuangan daerah yang perlu dijaga secara bersama-sama,” Tutupnya.
Dengan pendekatan yang adaptif dan berorientasi pada efisiensi, DPRD Luwu Utara berharap kegiatan reses tetap memberikan manfaat nyata dan menjadi bagian dari praktik tata kelola pemerintahan yang sehat, transparan, dan adil.
