Liputan : Rudini
Morowali Utara, batarapos.com – Kondisi keuangan daerah yang tengah melanda Kabupaten Morowali Utara kembali menjadi sorotan serius. Ketua DPRD Morowali Utara, Warda Dg Mamala, mendesak pemerintah daerah bersama DPRD segera duduk bersama untuk mencari solusi konkret demi menyelamatkan kondisi ekonomi masyarakat yang dinilai semakin memprihatinkan.
Pernyataan tersebut disampaikan Warda menyusul banyaknya keluhan yang diterimanya dari masyarakat terkait tersendatnya pembayaran berbagai kewajiban pemerintah daerah, mulai dari gaji perangkat desa, honor tenaga PAUD, hingga pembayaran kepada pihak ketiga.
Menurutnya, alasan “tidak ada uang” yang terus disampaikan pemerintah tidak boleh dijadikan jawaban berkepanjangan tanpa disertai langkah nyata untuk mengatasi persoalan yang terjadi.
“ Tidak boleh pemerintah pikir sendiri dan DPR juga pikir sendiri. Itu bukan solusi. Semua pihak harus duduk bersama mencari jalan keluar, ” tegas Warda , Kamis (22/5/2026) sore.
Ia mengatakan, kondisi tersebut kini mulai berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat dan aktivitas ekonomi di Morowali Utara. Banyak kepala desa mengeluhkan keterlambatan pembayaran hak-hak mereka selama beberapa bulan terakhir.
“ Ada kepala desa datang mengeluh gaji tiga bulan belum dibayar. Semua jawabannya cuma tidak ada uang, ” ujarnya.
Tidak hanya itu, tenaga pendidik PAUD hingga pelaku usaha yang bekerja sama dengan pemerintah daerah juga disebut mengalami hal serupa. Menurut Warda, jika kondisi ini terus dibiarkan tanpa solusi, maka akan semakin memperburuk perputaran ekonomi masyarakat di daerah.
Ia juga menyoroti kondisi pasar tradisional di sejumlah wilayah Morowali Utara yang mulai mengalami penurunan aktivitas jual beli akibat daya beli masyarakat yang melemah.
“ Pasar-pasar itu tiap pagi sudah sepi. Pedagang jual ikan dua kilogram saja susah habis dalam satu hari. Ini menunjukkan ekonomi masyarakat sedang tidak baik-baik saja, ” katanya.
Warda menilai pemerintah daerah perlu segera mengambil langkah strategis agar roda ekonomi tetap bergerak dan pelayanan publik tidak lumpuh. Ia meminta seluruh pihak berhenti saling menyalahkan dan mulai fokus mencari solusi yang berpihak kepada masyarakat.
“ Kalau cuma bilang tidak ada uang, sekarat semua orang di sini. Yang dibutuhkan masyarakat sekarang adalah kepastian dan langkah nyata, ” tegasnya lagi.
Dalam kesempatan tersebut, Warda juga menyinggung wacana pinjaman daerah yang sebelumnya beberapa kali disampaikan oleh Bupati. Namun demikian, ia mengaku hingga saat ini DPRD belum menerima penjelasan resmi terkait rencana pinjaman daerah tersebut, termasuk tujuan serta skema penggunaannya.
“ Belum ada penyampaian sampai hari ini. Yang penting tujuan peminjamannya itu apa, harus jelas, ” katanya.
Menurutnya, DPRD pada prinsipnya akan mendukung setiap kebijakan pemerintah daerah sepanjang benar-benar ditujukan untuk kepentingan masyarakat luas, terutama dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
“ Tentu saja kalau itu untuk infrastruktur dan kesejahteraan rakyat, DPRD pasti melihat itu sebagai kebutuhan masyarakat. Tapi semuanya harus transparan dan jelas, ” ujarnya.
Warda berharap pemerintah daerah segera membuka ruang komunikasi bersama DPRD agar persoalan keuangan daerah tidak semakin berlarut-larut. Ia menegaskan bahwa situasi saat ini membutuhkan kerja sama seluruh pihak demi menjaga stabilitas ekonomi dan pelayanan masyarakat di Morowali Utara tetap berjalan.
“ Kita semua punya tanggung jawab terhadap masyarakat. Jangan sampai rakyat terus menjadi korban karena tidak adanya solusi yang cepat dan tepat, ” pungkasnya.
