Liputan : Rudini
Morowali Utara, batarapos.com – Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Morowali Utara dikeluhkan warga. Seorang warga bernama Yusril Ibrahim mengaku kecewa dan dirugikan setelah harus mengeluarkan biaya lebih dari Rp. 70 juta dalam proses pengurusan PBG, namun pada akhirnya justru mendapat rekomendasi bangunan tidak layak. Rabu,(4/3/2026)
“ Beginilah bobroknya pelayanan Dinas PUPR Morowali Utara. Hanya mengurus PBG saja saya harus mengeluarkan uang sampai lebih dari Rp. 70 juta, padahal semua mekanisme dan prosedur sudah saya ikuti, ” ujar Yusril kepada wartawan.
Yusril menjelaskan, setelah seluruh tahapan administrasi dan teknis dilalui, pihak Dinas PUPR justru menyatakan bangunannya tidak layak. Alasannya, lokasi rumah disebut berada di kawasan rawan longsor berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Menurut Yusril, alasan tersebut dinilainya tidak adil dan merugikan masyarakat. Pasalnya, RTRW yang dijadikan dasar penolakan tersebut disebut tidak pernah disosialisasikan secara terbuka kepada warga.
“ Bangunan saya ini sudah berdiri sejak tahun 2016. Sementara RTRW itu katanya baru disosialisasikan pada tahun 2021. Pertanyaannya, bagaimana nasib bangunan yang sudah ada jauh sebelum itu ? ” tegasnya.
Ia juga menyoroti sikap aparatur di lingkungan Dinas PUPR yang dinilainya tidak profesional dan terkesan memandang enteng masyarakat. Yusril khawatir jika hal tersebut dibiarkan, maka warga lain akan mengalami nasib serupa.
“ Kalau saya saja bisa diperlakukan seperti ini, bagaimana dengan masyarakat lain? Jangan sampai pelayanan publik hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas, ” katanya.
Dalam keterangannya, Yusril secara khusus meminta Kepala Dinas PUPR Morowali Utara, ****, untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja staf di bawahnya.
“ Tolong urus dan benahi bapak punya staf. Pelayanan seperti ini sangat merugikan masyarakat dan mencederai kepercayaan publik, ” ujarnya.
Tak hanya itu, Yusril juga berharap perhatian serius dari **** selaku pimpinan daerah agar mengevaluasi pelayanan publik di lingkungan Dinas PUPR Morowali Utara.
“ Kami mengurus PBG supaya bangunan kami sah secara hukum dan juga untuk mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tapi kenyataannya justru dipersulit. Pak Bupati, saya minta persoalan ini dievaluasi secara serius, ” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas PUPR Morowali Utara belum memberikan keterangan resmi terkait keluhan warga tersebut.
