Direktur LBH Bhakti Keadilan Lutim Akui Tidak Terima Dana Penyuluhan Hukum di Mangkutana

20

Luwu Timur, batarapos.com – Pasca diberitakan soal beberapa Kepala Desa di Mangkutana kesal saat akan membuat laporan biaya penyuluhan hukum yang tidak dilaksanakan membuat Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bhakti Keadilan Luwu Timur (Lukman Alqadri) angkat Bicara.

Menurut Lukman Alqadri melalui sambungan telepon bahwa dirinya hingga saat ini tidak pernah menerima uang dari Desa, dirinya hanya sekedar mengajukan permohonan dan kontrak Penyuluhan hukum, Litigasi dan nonlitigasi soal diterima atau tidak dikembalikan ke Kepala Desa.

Ia juga mengatakan bahwa pengajuan kontrak itu tidak mencantum sumber anggaran entah sumber dana pribadi atau melalui anggaran Desa.

“Sampai sekarang saya tidak pernah melihat atau menerima dana itu, untuk wilayah Mangkutana juga sampai saat ini tidak ada konfirmasi ke saya soal persetujuan kontrak itu, jadi saya tidak tahu kalau kontrak itu disetujui atau tidak, saya hanya mengajukan, soal kontrak itu kami tidak mencantum sumber anggaran, adapun jika anggota lembaga yang menerima dana itu tanpa konfirmasi ke saya, saya akan berhentikan” Kata Lukman Alqadri, Selasa (15/9).

Lukman Alqadri juga menuturkan bahwa soal penyuluhan hukum, lembaganya juga sudah pernah melaksanakan tepatnya di Desa Madani pada tahun 2019 lalu.

“Kalau soal penyuluhan hukum, itu sudah kami lakukan di Desa Madani tahun 2019 lalu, dan kami saat itu mengundang semua Desa yang menyetujui kontrak yang kami ajukan, seperti Desa di Kecamatan Wotu, Burau dan Tomoni, Desa lain yang tidak menyetujui kami juga tidak undang” tuturnya.

Bahkan ia mengungkapkan bahwa pihaknya sudah pernah mengajukan penawaran ke Desa soal rencana kegiatan penyuluhan hukum di Mangkutana namun ditolak oleh Desa akibat pandemi covid19.

“Kami pernah menawarkan untuk kegiatan penyuluhan hukum tapi ditolak karena saat itu pandemi covid, namun demikian, jika pihak Desa menginginkan dilakukan kegiatan penyuluhan hukum bisa kami lakukan, tinggal pihak Desa yang menentukan waktunya, terkait masalah dana itu kita klarifikasi dulu, ini sebagai bentuk tanggungjawab saya sebagai direktur di lembaga ini” Ungkapnya

Ia juga menjelaskan bahwa, soal laporan pertanggungjawaban Desa dirinya siap bertandatangan sebagai bentuk tanggungjawab terhdap anggota lembaga yang diduga telah menerima dana itu.

“Kalau memang Kepala Desa membutuhkan tandatangan saya untuk pelaporan pertanggungjawaban keuangan, saya siap, kembali lagi saya katakan bahwa ini sebagai bentuk tanggungjawab saya terhadap anggota saya di lembaga, namun sebelumnya harus diklarifikasi dulu apa benar anggota saya sudah terima dana itu yang sampai saat ini saya juga tidak tahu” jelasnya.

Direktur LBH Bhakti Keadilan Luwu Timur juga menyayangkan tidak adanya konfirmasi ke dirinya soal persetujuan kontrak dari Desa dan penyerahan dana saat itu, sehingga terjadi misskomunikasi, kendati demikian, Lukman Alqadri akan melakukan koordinasi terhadap para Kepala Desa yang merasa telah menyerahkan dana tersebut, sehingga dalam persoalan ini tidak ada pihak yang dirugikan. (HS).