Jakarta, batarapos.com – Sungguh ironis, ditengah bencana banjir yang menghantam DKI Jakarta dan wilayah sekitarnya hingga menelan korban jiwa dalam jumlah yang tidak sedikit, Masyarakat justru disuguhkan dengan sikap tak elok dari para pejabat negara yang bertikai.
Hal ini disampaikan Haidar Alwi, aktivis dan tokoh nasional ini dalam siaran persnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (06/01/2019), Katanya, yang berbeda adalah Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang terlibat perselisihan dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Pernyataan yang dilontarkan para tokoh tersebut soal penyebab terjadinya banjir awal 2020 ini telah membuahkan polemik yang sangat serius.
“Sikap yang dipertontonkan oleh para pejabat negara itu sangat disesalkan oleh, baik yang diungkapkan ketika diwawancarai oleh awak media, maupun yang dilontarkan di depan masyarakat. Tak sepantasnya sekelas Presiden, Menteri maupun Gubernur serta pejabat lainnya saling lempar kesalahan pada tatkala ratusan ribu warganya menderita dan puluhan nyawa melayang sia-sia,” kritiknya.
Ia mendesak kedua pihak, stop semua polemik, perselisihan dan saling menyalahkan, Lebih baik semua fokus pada upaya penanganan dampak banjir.
“Musibah banjir awal 2020 ini menjadi tamparan keras bagi kita semua, khususnya para penyelenggara negara, untuk bekerja keras agar kedepannya bisa segera melakukan berbagai upaya mitigasi sehingga hal serupa tidak terulang lagi atau sekurang-kurangnya dapat diminimalisir,” tandas Haidar Alwi.
Tokoh nasional anti radikalisme dan intoleransi itu menilai, jika musibah banjir ini tak juga membuka mata, hati, dan telinga para pejabat dari tingkat pusat hingga daerah, siap-siap saja di tahun berikutnya kejadian serupa akan terulang kembali dan bahkan bisa berdampak lebih parah lagi.
Menurutnya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus duduk bersama dengan hati yang lapang dan pikiran terbuka dalam rangka menemukan solusi permanen yang bersifat mengikat, jangan sampai pemerintah pusat memiliki rencana tapi tidak didukung oleh pemerintah daerah. Pun demikian sebaliknya, jangan sampai rencana yang dimiliki pemerintah daerah justru ditentang oleh pemerintah pusat.
“Perencanaan (planning) bebas banjir harus dilakukan oleh pusat dan daerah secara bersama-sama. Lepaskan ego sektoral, tidak perlu meributkan siapa yang salah dan siapa yang paling berjasa. Sebab, baik pejabat di tingkat pusat maupun daerah sama-sama bekerja sebagai pelayan bagi seluruh rakyat Indonesia,”tandas Haidar Alwi.
Penanggungjawab Aliansi Relawan Jokowi (ARJ) ini juga tidak ingin ke depannya ada sikap saling menyalahkan diantara pejabat di pusat maupun daerah, karena, jangankan memecahkan persoalan yang ada, sikap saling menyalahkan hanya akan melahirkan masalah baru.
“Kajian-kajian penyebab banjir maupun rencana kerja penanggulangannya pasti sudah dipahami dan berada di meja kerja para pejabat yang berwenang, tinggal eksekusinya saja yang terkadang sepertinya masih bolong-bolong, oleh sebab itu, sebelum kejadian serupa kembali menimpa kita di masa depan, sebaiknya para pejabat negara segera bekerja menemukan solusi, supaya tidak ada lagi rakyat yang menjadi korban harta apalagi nyawa,”pungkas Haidar Alwi. (Red/GD).
