Liputan : Dedi
Palopo, batarapos.com – DPRD Kota Palopo menggelar sidang paripurna secara maraton yang dipimpin Ketua DPRD, Darwis, didampingi Wakil Ketua I, H Harisal A Latief, dan Wakil Ketua II, Alfri Jamil, Selasa (19/11/2024) kemarin.
Sidang paripurna pertama membahas agenda penyerahan Ranperda APBD 2025, kemudian dilanjutkan sidang paripurna dengan agenda pandang umum fraksi terhadap Ranperda APBD 2025, dan terakhir sidang paripurna dalam rangka jawaban Pj Walikota atas pandangan umum fraksi terhadap Ranperda APBD 2025.
Pandangan umum Fraksi PDIP dibacakan Andi Muh Tazar, menekankan pengetatan (efiensi) anggaran mengingat masih adanya utang belanja dari proyek multi years.
Fraksi PDIP mengusulkan pemberdayaan UMKM, pelatihan kewirausahaan, bantuan modal, dan akses pasar, dan Pemkot diharapkan mengoptimalkan skenario penerimaan dan belanja di APBD 2025.
Sementara, Fraksi Demokrat melalui jurubicara, Bata Manurun, mengkritisi angka belanja pegawai yang masih tinggi di angka 50%, untuk itu Perda Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah harus ditindaklanjuti.
Pemkot juga diminta menertibkan terminal bayangan, dan mengkaji pajak dari PLN yang bersumber dari PPJ, serta mengoptimalkan PAD.
pada kesempatan yang sama, Fraksi Gerindra lewat Taming M Somba, mengingatkan Pemkot lebih fokus pada program pembangunan sebagai stimulus perekonomian kota, dukungan Pemkot terhadap UMKM, porsi anggaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial, lebih jauh Fraksi Gerindra meminta APBD 2025 selaras dengan RPJMD Palopo.
Begitu pula pengelolaan anggaran hendaknya dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, partisipatif, dan bertanggungjawab, memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan, dan memberi manfaat kepada warga.
Fraksi Gerindra bersama fraksi-fraksi lainnya, setuju Ranperda APBD 2025 dibahas di tingkat selanjutnya.
