Liputan : Dedi
Luwu Utara, batarapos.com – Penuhi Hak Dasar Pekerja Kesehatan, Pemimpin Harus Berani Mengambil Kebijakan.
Hal itu dikatakan oleh M. Saleh Afif B. Mahasiswa Prodi S2 Administrasi dan Kebijakan Kesehatan fakultas kesehatan masyarakat universitas Hasanuddin (FKM Unhas), Rabu (26/02/2025).
Menurutnya, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia adalah masalah besar dalam kesehatan masyarakat.
” Pemimpin yang kompeten dalam bidang ini harus mampu merencanakan dan mengelola sumber daya secara efisien, memprioritaskan intervensi kesehatan yang paling efektif, dan memastikan bahwa kebijakan anggaran kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” Kata M. Saleh Afif B.
Ada hal yang lebih menarik dikalangan pekerja di bidang kesehatan, salah satunya mengenai hak dasar pekerja Jaminan Sosial.
Hak dasar pekerja ini merupakan hak-hak yang diberikan kepada pekerja untuk melindungi mereka dari perlakuan yang tidak adil dan memastikan kondisi kerja yang manusiawi.
” Hak-hak ini diatur oleh hukum ketenagakerjaan dan organisasi internasional seperti Organisasi Perburuhan Internasional (ILO),” Jelas Mahasiswa Prodi S2 Administrasi dan Kebijakan Kesehatan FKM Unhas.
Lanjut M. Saleh Afif B, selain upah, diantara hak bagi pekerja di bidang kesehatan adalah memastikan seluruhnya terlindungi program dasar BPJS Ketenagakerjaan.
Program pemerintah ini merupakan amanah Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang merupakan sebuah landasan hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Undang-undang ini memuat berbagai ketentuan terkait sistem jaminan sosial yang mencakup berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, termasuk pekerja di bidang kesehatan.
” Undang-undang ini juga bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial kepada seluruh rakyat Indonesia, baik yang bekerja di sektor formal maupun informal, agar dapat mencakup kebutuhan dasar mereka dalam berbagai situasi, seperti sakit, kecelakaan, kehamilan, persalinan, kematian, dan hari tua,” Ungkapnya.
SJSN ini juga bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Adapun prinsip SJSN antara lain: Universal, Keadilan Sosial, Keberlanjutan, Kemandirian, dan Pengelolaan yang efektif dan efisien.
Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, sampai ke Pemerintah Desa memiliki peranan penting dalam menjamin keberlangsungan SJSN ini antara lain dengan cara:
– mengatur dan membuat kebijakan yang mendukung sistem jaminan sosial;
– memberikan subsidi bagi warga negara yang tidak mampu;
– menjamin agar semua warga negara Indonesia terdaftar dalam program jaminan sosial;
– mengawasi pelaksanaan dan pengelolaan program SJSN agar efisien, transparan dan akuntabel.
Hal ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sebagaimana diatur terkait hak Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Tenaga Kesehatan Tenaga Medis dan Tenaga Pendukung Kesehatan serta dikuatkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tersebut.
” Seorang pemimpin sudah seharusnya mengambil kebijakan yang inklusif dan responsif dalam memenuhi kebutuhan dasar pekerja terutama tenaga di bidang kesehatan,” Kuncinya.
