Liputan : Rudini
Palu, batarapos.com – Wakil Bupati Morowali Utara, H. Djira K menekankan pentingnya langkah cepat dan proaktif dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menghadapi kebijakan pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah.
Hal tersebut disampaikan Wabup usai menghadiri rapat koordinasi bersama Gubernur Sulawesi Tengah, Badan Anggaran DPR RI, unsur Kementerian Keuangan, Forkopimda, perbankan, serta seluruh kepala daerah se-Sulawesi Tengah di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Rabu (5/11/2025).
Dalam rapat tersebut, pemerintah pusat menyampaikan kebijakan efisiensi anggaran nasional yang berdampak pada penurunan nilai transfer ke seluruh daerah, termasuk kabupaten Morowali Utara.
Menanggapi hal itu, Wabup Djira mengingatkan agar setiap OPD tidak bersikap pasif dan segera melakukan langkah antisipatif dengan membangun komunikasi aktif ke kementerian dan lembaga pusat.
” Sekalipun dana transfer ke daerah berkurang, manfaat program pusat tetap besar. Banyak kegiatan yang anggarannya tidak hilang, hanya dialihkan dan dikelola oleh kementerian dan lembaga di pusat. Karena itu, OPD harus proaktif menjemput program-program tersebut,” Tegas Wabup.
Ia menambahkan, sejumlah program prioritas Presiden Prabowo Subianto seperti makanan bergizi gratis, sekolah rakyat, ketahanan pangan, serta program sosial dan infrastruktur tetap tersedia melalui kementerian, daerah hanya perlu aktif menjalin koordinasi agar dapat mengaksesnya.
“ Intinya, jangan menunggu. Daerah harus aktif berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga. Ini penting untuk mengimbangi pengurangan transfer ke daerah,” Ujarnya.
Selain membahas soal transfer ke daerah, rapat tersebut juga menyinggung beban belanja pegawai, khususnya tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“ Banyak daerah, termasuk Morowali Utara, mengusulkan agar belanja gaji dan insentif PPPK menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Usulan ini sudah disampaikan langsung ke Banggar DPR RI dan Kementerian Keuangan. Kita berharap ada kebijakan yang meringankan daerah,” Jelasnya.
Meski terjadi penyesuaian fiskal, Wabup menegaskan bahwa Pemerintah kabupaten Morowali Utara tetap berkomitmen menjaga kualitas pelayanan publik dan memastikan masyarakat tidak terdampak secara langsung.
” Yang terpenting, masyarakat tidak boleh dirugikan. Kami akan terus berkoordinasi agar program-program pusat bisa kita tarik masuk ke Morowali Utara,” Tandasnya.
Pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, Wakil Gubernur, Sekretaris Provinsi, seluruh OPD Provinsi, unsur Kementerian Keuangan, Banggar DPR RI, Forkopimda, instansi vertikal, Bupati/Wali Kota se-Sulawesi Tengah, perbankan, dan undangan lainnya.
