Liputan : Rudini
Morowali Utara, batarapos.com – Pemerintah Kabupaten Morowali Utara melalui Dinas Kesehatan bergerak cepat merespon keluhan masyarakat terkait banyaknya kepesertaan BPJS Kesehatan yang di non aktifkan. Langkah ini diambil untuk menjaga keberlanjutan Universal Health Coverage (UHC) yang baru saja diraih Morowali Utara dengan kategori Utama.
Permasalahan tersebut mengemuka dalam Pertemuan Lintas Sektor Bidang Kesehatan atau Lokakarya Mini Lintas Sektor (Lokmin Linsek) yang digelar di Aula Kantor Kecamatan Petasia, Senin (9/2/2026).
Dalam forum itu, sejumlah masyarakat mempertanyakan penyebab kartu BPJS Kesehatan mereka yang mendadak tidak aktif saat hendak mengakses layanan kesehatan.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali Utara, Arif Paskal Pokonda, SST, M.Kes, menjelaskan bahwa penonaktifan tersebut merupakan dampak dari kebijakan penyesuaian data peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia.
“ Setelah Morowali Utara menerima penghargaan UHC kategori Utama, tentu sangat disayangkan jika capaian ini justru terancam turun akibat penonaktifan kepesertaan BPJS masyarakat. Karena itu, demi kepentingan masyarakat dan keberlanjutan UHC daerah, kami langsung meminta BPJS untuk segera melakukan reaktivasi melalui Program Morut Sehat, ” tegas Arif.
Berdasarkan surat resmi Dinas Kesehatan Morowali Utara kepada BPJS Kesehatan Cabang Luwuk, tercatat sebanyak 6.184 jiwa peserta PBI JK dinonaktifkan. Selain itu, sebanyak 7.312 jiwa peserta PBPU Pemda (Program Morut Sehat) dialihkan kembali menjadi peserta PBI JK setelah melalui proses validasi dan pemutakhiran data kependudukan.
Langkah cepat tersebut diambil sebagai jawaban atas meningkatnya keluhan masyarakat yang mendapati kartu BPJS mereka tidak aktif saat membutuhkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Morowali Utara, Akbar, SKM, AAAK, menyampaikan apresiasi tinggi atas respons cepat dan komitmen Pemerintah Daerah Morowali Utara dalam melindungi hak kesehatan masyarakat.
“ Kami sangat mengapresiasi komitmen Pak Bupati bersama Dinas Kesehatan Morowali Utara. Begitu ada dampak penonaktifan PBI JK dari Kemensos, Pemda langsung sigap mengalihkan peserta non aktif menjadi tanggungan Pemda melalui Program Morut Sehat. Ini langkah luar biasa dan sangat berpihak kepada masyarakat, ” ujar Akbar.
Akbar menambahkan, hingga saat ini proses reaktivasi kepesertaan BPJS Kesehatan masih terus berjalan dan ditangani langsung oleh BPJS Kesehatan Cabang Luwuk, agar seluruh masyarakat Morowali Utara kembali mendapatkan jaminan layanan kesehatan tanpa hambatan.
Dengan sinergi lintas sektor dan respon cepat tersebut, Pemerintah Kabupaten Morowali Utara menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh masyarakat tetap terlindungi dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta mempertahankan status UHC Utama yang telah berhasil diraih.
